Kelompok Fraksi Gerindra Bantah Komisi I DPR Akan Panggil Paksa Menhan

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berbincang dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kiri) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (kanan) usai menggelar jumpa pers terkait perkembangan hilangnya kapal selam KRI Nanggala-402 di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali, Kamis 22 April 2021. Kapal selam tersebut memiliki ketahanan suplai oksigen hingga 72 jam sejak hilang kontak. Johannes P. Christo

TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Kelompok Fraksi Gerindra di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, Sugiono, membantah ada wacana memanggil paksa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto seperti yang disampaikan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon. Ia mengatakan pernyataan Effendi soal panggil paksa Menhan tidak mewakili pandangan Komisi I DPR pada umumnya.

"Kemitraan Komisi I dengan para mitra kerjanya saya nilai cukup harmonis. Tidak ada itu paksa-memaksa. Pandangan Pak Effendi saya kira tidak mewakili pandangan Komisi I pada umumnya," kata Sugiono dalam keterangan tertulis, Selasa, 1 Juni 2021.

Menurut Sugiono, Komisi I DPR menyadari bahwa dinamika agenda masing-masing pihak cukup tinggi, baik DPR maupun pemerintah. Pada Senin kemarin, kata dia, DPR juga mengagendakan rapat paripurna yang undangannya baru disampaikan pada Ahad atau sehari sebelumnya.

Sugiono berujar dinamika agenda yang cukup tinggi ini membuat semua pihak mesti saling menyesuaikan. Di sisi lain, kata dia, Menhan Prabowo memiliki jadwal rapat terbatas di Istana Presiden pada siang harinya. "Sementara dari awal sudah ada konfirmasi bahwa beliau akan hadir pada rapat tanggal 2 Juni," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Anggota Komisi I DPR dari PDIP, Effendi Simbolon sebelumnya mempertanyakan ketidakhadiran Menhan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR pada Senin siang, 31 Mei 2021. Sebab, salah satu agendanya membahas strategi dan kebijakan umum pertahanan negara 2020-2024.

"Kami hampir setahun tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini. Mohon maaf, dengan segala hormat, ini adalah masalah negara yang harus dibahas," kata Effendi di kompleks DPR, Jakarta.

Effendi mengkritik alasan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang memilih rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo namun tidak hadir dalam rapat Komisi I DPR. Ia mengaku heran mengapa Menhan tidak bisa izin kepada Presiden Jokowi agar bisa hadir dalam rapat di DPR.

Effendi menilai kehadiran Prabowo sangat penting karena Komisi I akan mengambil keputusan politik terkait dengan isu pertahanan yang akan dibahas dalam rapat tersebut. Effendi bahkan sampai mengusulkan pemanggilan paksa jika Prabowo tidak juga hadir pada rapat kerja yang telah dijadwalkan pada Rabu lusa, 2 Juni 2021.

"Apa perlu kami panggil paksa. Kami memang punya ketentuan memanggil paksa, DPR bisa panggil paksa. Kami hampir setahun tidak bertemu dengan Menhan di sini," katanya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ANTARA

Baca Juga: Menhan Prabowo Optimistis Kemandirian Alutsista Dalam Negeri






Jokowi Beri Dukungan Capres Berambut Putih Mengarah ke Ganjar, Begini Reaksi Gerindra

4 jam lalu

Jokowi Beri Dukungan Capres Berambut Putih Mengarah ke Ganjar, Begini Reaksi Gerindra

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal dukungan kepada capres. Kali ini, ia hanya menyebut capres yang dimaksud berambut putih dan berkeriput


Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

4 jam lalu

Ini 10 Pasal RKUHP yang Dinilai Bermasalah oleh Koalisi Masyarakat Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pengesahan RKUHP saat acara car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat


Menhan Prabowo: Setiap Kabupaten/Kota Minimal Ada Satu Batalion Komponen Cadangan

9 jam lalu

Menhan Prabowo: Setiap Kabupaten/Kota Minimal Ada Satu Batalion Komponen Cadangan

Prabowo Subianto mengatakan komponen cadangan penting bagi pertahanan negara. Hal ini untuk menjaga dari ancaman serangan asing.


Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

21 jam lalu

Lika-liku RKUHP: 9 Pasal Akhirnya Disepakati Komisi Hukum DPR dan Kemenkumham

Komisi Hukum dan pemerintah membahas 23 pasal RKUHP yang dirangkum dari daftar inventarisasi masalah fraksi yang diserahkan ke pemerintah.


Jokowi Minta Relawan Pilih Capres Berambut Putih, Pengamat: Sinyal Kuat untuk Ganjar Pranowo

1 hari lalu

Jokowi Minta Relawan Pilih Capres Berambut Putih, Pengamat: Sinyal Kuat untuk Ganjar Pranowo

Pengamat sebut pernyataan Jokowi soal calon presiden yang didukung mengarah ke Ganjar Pranowo. Cuma Ganjar yang berambut putih dari tiga nama lain.


UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

1 hari lalu

UU IKN Direvisi Meski Baru Berumur 9 Bulan, Ini Kata Pengamat

Rencana pemerintah merevisi UU IKN yang baru berumur 9 bulan menuai kritik


Soal Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI, Prabowo: Jelas Beliau Mampu

1 hari lalu

Soal Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI, Prabowo: Jelas Beliau Mampu

Laksamana Yudo Margono disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI. Surpres dikirim ke DPR Senin depan.


Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

2 hari lalu

Bertemu Raja Sihamoni, Puan Bagi Kenangan Masa Lalu RI-Kamboja

Bung Karno merupakan kepala negara/pemerintahan yang paling sering datang ke Phnom Penh.


Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

2 hari lalu

Selangkah Lagi Disahkan Jadi Undang-Undang, Ini Pasal yang Direvisi di Draf RKUHP

Komisi Hukum dan Kemenkumham merampungkan pembahasan RKUHP di tingkat I. Rancangan segera dibawa ke rapat paripurna DPR terdekat untuk disahkan.


RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

2 hari lalu

RKUHP Disepakati di Pembahasan Tingkat I, Bakal Dibawa ke Sidang Paripurna DPR

Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hampir 99,9 persen masukan Komisi Hukum DPR diakomodasi di RKUHP.