TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sujanarko menyatakan, jawaban Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana terkait polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) semakin memperlihatkan bahwa BKN dan KPK sangat tidak profesional.
"Motifnya hanya satu, ingin mempermalukan orang, hancur negara ini kalau dua lembaga besar hanya digunakan untuk mempermalukan orang," ujar Koko, sapaan akrab Sujanarko, saat dihubungi pada Jumat, 28 Mei 2021.
Koko pun masih menagih sejumlah pertanyaannya kepada BKN, khususnya Bima Haria, yang masih belum terjawab. Pertama, ia mempertanyakan data detail proses TWK ke-75 pegawai yang tak lolos.
Selanjutnya, Koko menagih mengapa pegawai KPK yang tak lulus tak diberikan hak banding. "Padahal yang tidak lulus, dalam konsep asesmen, punya hak banding. Dan ketiga, sebagai lembaga yang menyelenggarakan asesmen perlu dinyatakan ke publik, berapa persen tingkat validitas dan realibility-nya TWK ini. Supaya publik tahu dan tidak punya presepsi TWK ini digunakan bukan untuk kepentingan assesmen," kata dia.
Koko meyakini jika Bima Haria paham atas asesmen kompetensi. Namun ia menyayangkan sikap Kepala BKN itu yang terkesan tidak memahami substansi permasalahan.
"Saya yakin proses TWK ini tidak memenuhi prinsip-prinsip asesmen yaitu valid, reliable, fair, flexible," ucap Koko.
Sebelumnya, Koko menyatakan perang terbuka terhadap Bima Haria selaku Kepala BKN terkait pelaksanaan TWK yang berujung penonaktifan 75 pegawai lembaga antirasuah.
"Ini kayaknya kita harus perang terbuka deh. Dia (Bima Haria) biar nggak ngumpet terus gitu. Ini enggak profesional," kata Koko pada 27 Mei 2021.
ANDITA RAHMA
Baca: Gufron Sebut Pimpinan KPK Segera Laporkan Hasil Final TWK ke Jokowi
