TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu pegawai KPK yang masuk dalam daftar pemecatan adalah Harun Al Rasyid. Harun tak lolos alih status pegawai menjadi ASN setelah "gagal" dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK. Padahal, Harun salah satu penyelidik yang menonjol.
Seperti dikutip dari Koran Tempo edisi Selasa, 11 Mei 2021, nama Harun juga menjadi perbincangan karena ia memimpin penangkapan terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Novi diduga melakukan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Namun kasus ini dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal Polri.
Harun membenarkan bahwa ia menangkap Bupati Nganjuk. “Saya bersama tim dari Mabes Polri,” katanya.
Harun adalah Ketua Wadah Pegawai KPK yang masuk daftar pegawai. Selama berkarier di KPK, Harun pernah mencalonkan diri sebagai komisioner KPK dalam seleksi calon pimpinan KPK 2019. Ia lolos seleksi pada tahap pertama.
Pada 2017, Harun menjadi salah seorang pegawai yang menggugat hak angket DPR kepada KPK di Mahkamah Konstitusi. Kala itu, DPR membentuk panitia khusus angket terhadap KPK setelah sejumlah nama anggota DPR muncul dalam penyidikan korupsi KTP berbasis elektronik.
Harun pernah menulis buku Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. Beberapa pekan lalu, ia merilis buku berjudul Fikih Persaingan Usaha dan Moralitas Antikorupsi.
Menurut dia, ada dua penyelidik lain dalam satuan tugasnya yang juga tak lolos asesmen. “Desas-desusnya ada dua anggota tim satgas saya yang tak lolos, Agtaria Adriana dan Rieswin Rachwel,” kata dia.
Harun, Agtaria, dan Rieswin merupakan tiga dari 75 pegawai yang masuk daftar tak memenuhi syarat TWK. Puluhan nama lain terdiri atas penyidik, penyelidik, pengurus Wadah Pegawai KPK, serta pejabat struktural yang dikenal berintegritas tinggi dan mumpuni dalam pemberantasan korupsi. Bagaimana cerita perkembangan pemecatan 75 pegawai KPK ini? Baca selengkapnya di Koran Tempo edisi Selasa, 11 Mei 2021.
Baca juga: Istana Disebut Minta Firli Pikirkan Ulang Hasil TWK Pegawai KPK
