Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei LP3ES: Publik Semakin Takut Menyatakan Pendapat

Reporter

image-gnews
Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com
Ilustrasi pembungkaman kebebasan berpendapat. Shutterstock.com
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Survei Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di 34 kota di Indonesia pada 8-15 April 2021 menemukan potret masyarakat saat ini yang semakin takut untuk menyatakan pendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat.

Peneliti LP3ES, Erwan Halil menjelaskan sebagian besar masyarakat sebanyak 52,1 persen setuju bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan mengakibatkan meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi dan berkumpul dan berserikat sebagai fondasi penting kebebasan.

“Kondisi ini juga diperkuat dengan kinerja sektor pemerintahan, dimana kebebasan berorganisasi / berpendapat mendapat penilaian publik hanya sebesar 59,2 persen,” ujar Erwan Halil lewat keterangan tertulis, Kamis, 6 Mei 2021.

Namun demikian meskipun memiliki ketakutan untuk berpendapat, masyarakat secara intens tetap masih mengikuti perkembangan informasi sosial dan politik melalui media massa dan sosial media.

“Temuan survei menunjukkan di masa pandemi Covid-19 ini publik tidak apatis dengan isu sosial politik. Melalui Media, masyarakat kita memberikan perhatian pada isu-isu yang dianggap penting seperti konflik Partai Demokrat, korupsi bansos, Asabri, bom bunuh diri Makassar, hingga kontestasi parpol serta kandidat capres menuju 2024," ujar Erwan Halil.

Survei ini menggunakan sampel sebanyak 1.200 responden, terbagi secara proporsional berdasarkan jumlah pemilih (penduduk usia dewasa) yang tercatat pada Pemilu 2019. Sampel ditentukan dengan acak bertingkat (Multistage random sampling). Margin of error: +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada 8-15 April 2021, melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner terstruktur.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menanggapi temuan survei ini, Peneliti LIPI Firman Noor menyampaikan perhatian masyarakat pada isu-isu seperti konflik partai merupakan indikasi pentingnya memperkuat kelembagaan politik di tanah air.

“Perhatian yang besar dari masyarakat pada isu sosial dan politik sangat baik dalam membangun rasionalitas demokrasi," ujar Firman Noor.

Untuk itu, lanjut dia, kelembagaan politik yang baik semestinya cenderung membangun sistem internal dibandingkan dengan figur politik, kaderisasi yang berlangsung terus-menerus, otonom/mandiri secara keuangan dan eksis dalam segala situasi.

DEWI NURITA

Baca: Survei LP3ES: Level Kepuasan Masyarakat Soal Kinerja Jokowi - Ma'ruf di Angka 6

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

22 jam lalu

Puluhan demonstran pro-Palestina mengangkat telapak tangan mereka saat rapat Kongres Amerika Serikat di Capitol Hill, Washington, AS, 31 Oktober 2023. Puluhan demonstran pro-Palestina menyerbu rapat Kongres Amerika Serikat yang tengah membahas bantuan dana untuk Israel yang masih berperang dengan Hamas. REUTERS/Kevin Lamarque
Survei: Mayoritas Warga Amerika Serikat Kini Menentang Serangan Israel ke Gaza

55% warga Amerika Serikat tidak menyetujui respons militer Israel ke Gaza, menurut jajak pendapat terbaru Gallup


Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

1 hari lalu

Fitur Khusus Meta untuk Batasi Konten Politik, Begini Cara Mengaktifkannya

Meta menambahkan fitur khusus untuk membatasi konten politik pada platform yang dinaunginya, terutama Instagram.


Dagang Sapi Politik Indonesia

4 hari lalu

Dagang Sapi Politik Indonesia

Politik Indonesia tak kunjung lepas dari "politik dagang sapi"-istilah bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite partai melalui kursi kabinet.


Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

4 hari lalu

Logo Instagram. Kredit: TechCrunch
Instagram Mulai Membatasi Konten Politik

Instagram akan membatasi konten politik dari konten yang tidak diikuti pengguna secara default.


MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

5 hari lalu

Tim Hukum Nasional (THN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat melayangkan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Diketahui KPU telah menetapkan hasil Pemilu 2024 dengan kemenangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.. TEMPO/Subekti.
MK Terima 2 Gugatan PHPU Pilpres dan 56 Pileg

Hari terakhir permohonan PHPU. MK terima pendaftaran gugatan Pileg yang paling banyak.


Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

5 hari lalu

Layar menampilkan perolehan hasil suara di Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Nasional Pemilu 2024 di gedung KPU, Menteng, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Dalam penghitungan di Papua Pegunungan, pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran unggul dan telah disahkan oleh ketua KPU Hasyim Asy'ari. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengamat Ragukan Hasto Soal Operasi Jegal Caleg Kritis PDIP: Jarang Turun ke Konstituen

Pengamat menilai intensitas kunjungan ke konstituen menjadi kunci utama dalam pertarungan elektoral.


Perdana Menteri Irlandia Mengundurkan Diri

8 hari lalu

Leo Varadkar. REUTERS
Perdana Menteri Irlandia Mengundurkan Diri

Leo Varadkar mengumumkan rencana mengundurkan diri. Dia tidak mempublikasi alasan pengunduran diri itu.


Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Disebut Kesal dengan Usulan Penurunan Harga Konsultasi

9 hari lalu

Direktur Utama PT. Bhanda Ghara Reksa (persero), Muhammad Kuncoro Wibowo, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jumat, 6 Oktober 2023. Muhammad Kuncoro Wibowo, diperiksa sebagai tersangka dalam pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI Tahun 2020. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi Bansos Covid-19, Kuncoro Wibowo Disebut Kesal dengan Usulan Penurunan Harga Konsultasi

Direktur Utama PT BGR Kuncoro Wibowo didakwa merekayasa pekerjaan konsultasi untuk penyaluran beras bansos saat pandemi Covid-19.


Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

11 hari lalu

Tarik Menarik Pencalonan Ganjar, Sinyal Politik Dagang Sapi
Deretan fakta yang Disinyalir Politik Dagang Sapi era Jokowi: Ada Koalisi Besar hingga UU Desa

Selain politik gentong babi ada juga Politik dagang sapi yang ditudingkan kepada pemerintah Jokowi


KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

14 hari lalu

Pegiat pelanggar HAM berat yang diiniasi Jaringan Solidaritas Korban Untuk Keadilan (JSKK), Jaringan Relawan Kemanuasiaan Indonesia (JRKI) dan Korban Tindak Kekerasan (kontras) melakukan aksi kamisan yang ke-804 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 1 Februari 2024. Aksi tersebut menuntut Presiden RI Joko WIdodo untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM beat secara berkeadilan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa

KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.