Jakarta - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan perlunya sinergi antar lembaga untuk terus meningkatkan tata kelola pupuk bersubsidi melalui upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, teamwork dan inovasi. Demikian disampaikan Mentan saat membuka "Focus Group Discussion Perbaikan Tata Kelola Pupuk Bersubsidi" di Auditorium Kementerian Pertanian, Rabu, 5 Mei 2021.
Syahrul mengajak seluruh stakeholder untuk menelaah dan memperbaiki setiap kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan pupuk subsidi selama ini. Terkait transparansi dalam tata kelola pupuk bersubsidi, stakeholder diharapkan bersama-sama melakukan pengecekan lapangan. Sementara sebagai bentuk akuntabilitas publik, diharapkan satu atau dua bulan sebelum penetapan pada tahun 2022, data penerima dalam RDKK bisa terpampang di setiap kantor desa.
“Jika terjadi permasalahan dalam distribusi pupuk bersubsidi di suatu wilayah desa, perlu direspon dengan cepat dan diselesaikan dengan prinsip lokalitas. Tidak perlu hingga ke level kementerian,” tegas Syahrul.
Selain itu, menurut Syahrul, sangat diperlukan adanya teamwork untuk bisa dengan cepat mengatasi setiap kendala yang ada melalui optimalisasi teknologi informasi. "Jika ada permasalahan seputar pupuk bersubsidi, segera kejar dan lihat data (dan wilayahnya) melalui data satelit yang ada di Agriculture War Room (AWR)," katanya.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan ini juga mendorong adanya inovasi untuk mencukupi kebutuhan pupuk bersubsidi. Karena jika dilihat, produktivitas pertanaman yang baik tidak lepas dari pemupukan yang cukup dan baik.
Berdasarkan data FAO, produktivitas padi/gabah Indonesia Tahun 2018 sebesar sebesar 5,19 ton GKG/ha. Produktivitas padi Indonesia menduduki urutan kedua dari 9 negara di benua Asia. Syahrul menyebut data ini sangat membanggakan, karena menjadi bukti pertanian Indonesia sudah maju dibandingkan negara lainnya di kawasan Asia.
“Dari sini terlihat pentingnya penggunaan pupuk dalam meningkatkan produktivitas. jajaran Kementan memang sangat all out dalam menjaga produksi pangan, karena tumbangnya negara bisa karena pangannya terganggu,” ucap Syahrul.
Untuk itu, Syahrul mendorong perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi dengan melibatkan peran stakeholder pertanian, termasuk pihak Pupuk Indonesia, KPK, dan pemerintah daerah. Dirinya berharap permasalahan pupuk bersubsidi dapat segera diatasi pada masa tanam kedepan.
