Kemendagri Usulkan Kenaikan Dana Banpol untuk Tahun 2022

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri mengusulkan kenaikan bantuan keuangan untuk partai politik atau dana banpol. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan, pihaknya mengusulkan agar kenaikan dana banpol ini dapat terealisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022.

Bahtiar mengatakan, Biro Perencanaan Kemendagri telah bersurat secara resmi kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Keuangan ihwal usulan ini. "Kami tentu berharap untuk tahun anggaran 2022 sudah terealisasi," kata Bahtiar kepada Tempo, Ahad, 2 Mei 2021.

Menurut Bahtiar, Kemendagri sudah menyampaikan usulan kenaikan dana banpol setiap tahun, tetapi belum pernah dipenuhi. Ia mengatakan sudah banyak diskusi dan kajian yang menyebutkan perlunya negara memberikan pembiayaan lebih besar untuk partai politik.

Besaran dana banpol saat ini ialah Rp 1.000 per suara sah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018. Bahtiar mengatakan, alokasi Rp 1.000 per suara sah ini sangat kecil dan bertolak belakang dengan narasi pemerintah untuk memperkuat sistem kepartaian di Indonesia.

"Apalagi menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 tentu parpol harus melakukan pendidikan politik dan kaderisasi," ujar Bahtiar.

Bahtiar mengatakan wajar jika ada kenaikan dana bantuan keuangan untuk partai politik pada tahun depan. Merujuk Peraturan Mendagri Nomor 78 Tahun 2020, kata Bahtiar, dana banpol saat ini juga dapat digunakan untuk penanganan Covid-19.

"Dengan bisa dimanfaatkan sebagian dana parpol untuk penanganan Covid-19 maka menjadi sangat wajar jika tahun anggaran 2022 dinaikkan," ucapnya.

Kenaikan dana banpol juga pernah diusulkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan kelompok masyarakat sipil pemantau pemilu seperti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.

Hasil penelitian KPK bersama LIPI terhadap lima partai politik menyimpulkan, bantuan keuangan partai sebesar Rp 1.000 per suara sah masih sangat jauh dari kebutuhan partai. Lima partai itu yakni Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, dan PKS.

Penelitian KPK-LIPI berkesimpulan bahwa idealnya negara mengongkosi 50 persen dari kebutuhan partai. Menurut perhitungan KPK, pada Pemilu 2019 kelima partai rata-rata mengeluarkan uang sebesar Rp 16.922 untuk mendapatkan satu suara. Maka, setengah dari kebutuhan parpol yang harusnya ditanggung negara yakni, Rp 8.461.

Bahtiar tak merinci berapa besaran kenaikan dana banpol yang diusulkan Kemendagri. "Kurang lebih sama jumlah usulannya. Tiap tahun sudah kami usulkan, tahun ini juga kami usulkan," ujar Bahtiar.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | ROSSENO AJI

Baca: William PSI Buka Suara Soal Rekaman Permintaan Kenaikan Dana Banpol






Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Serahkan POK TA 2023

11 jam lalu

Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Serahkan POK TA 2023

POK TA 2023 diserahkan kepada masing-masing pimpinan Unit Kerja Esselon (UKE) II


Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

13 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

14 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

15 jam lalu

Kemendagri Catat Pendapatan Jakarta 2022 Rendah, Realisasi Pajak Capai 80,93 Persen

Kemendagri mencatat rendahnya pendapatan Jakarta menjelang tutup tahun anggaran 2022. Salah satu unsur pendapatan adalah pajak yang mencapai 80 persen


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

19 jam lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

20 jam lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

21 jam lalu

Proyeksikan Defisit APBN 2,8 Persen, Kemenkeu: Arahnya Sangat Baik

Febrio Kacaribu memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 akan berada di bawah 3 persen yaitu 2,8 persen dari PDB.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

1 hari lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.


KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

1 hari lalu

KY Berencana Sidang Etik Hakim Agung Gazalba Saleh Meski Telah Ditahan KPK

Komisi Yudisial berencana membawa hakim agung Gazalba Saleh ke persidangan etik.


Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

1 hari lalu

Top Metro Malam: Anies Baswedan Barter Lahan dan Realisasi Pendapatan Jakarta Rendah

Berita mengenai Anies Baswedan, rendahnya realisasi pendapatan Jakarta, hingga vaksinasi booster malam hari paling banyak dicari di kanal Metro Tempo.