Pemerintah Dikritik Utamakan Vaksinasi Influencer Ketimbang Kelompok Rentan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang lansia menjalani vaksinasi Covid-19 tahap 2 di Sekolah Dasar 03, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksinasi Covid-19 di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. TEMPO/Fajar Januarta

    Seorang lansia menjalani vaksinasi Covid-19 tahap 2 di Sekolah Dasar 03, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksinasi Covid-19 di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan menilai program vaksinasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah, khususnya untuk masyarakat lanjut usia masih belum maksimal. Koalisi menilai saat jumlah lansia yang divaksin masih rendah, pemerintah justru mendahulukan pemberian vaksi kepada selebgram, influencer, artis dan pelakuk seni lainnya yang bukan kelompok rentan.

    “Di saat cakupan vaksinasi untuk orang tua atau kakek-nenek masih sangat rendah, vaksinasi justru diberikan terdahulu kepada selebgram, influencer, artis, dan pelaku seni lainnya yang bukan merupakan kelompok rentan,” kata perwakilan koalisi, Irma Hidayana lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.

    Koalisi yang terdiri dari LaporCovid19, YLBHI, KontraS, dan Lokataru Foundation mendapati data hingga 20 April 2021, baru 10 persen lansia di Indonesia yang mendapatkan dosis vaksin pertama dan hanya 4,7 persen lansia yang mendapatkan dosis lengkap vaksin. Berdasarkan pengaduan yang diterima koalisi, sejumlah kota yang komunitas lansia kesulitan mendapatkan vaksin adalah Depok, Semarang, Yogyakarta, dan Bandung Barat.

    “Ini jelas menunjukkan pengabaian atas hak hidup sehat serta perlindungan kesehatan dan dari ancaman kematian karena Covid-19 bagi kelompok rentan. Sekaligus menunjukkan kekacauan program vaksinasi dan pengendalian pandemi di tanah air,” kata Irma.

    Irma mengatakan pemerintah telah melakukan diskriminasi akses kepada vaksinasi dengan mengutamakan kelompok-kelompok tertentu yang bukan merupakan kelompok rentan. Karena itu, koalisi mendesak pemerintah menghentikan vaksinasi kepada seluruh kelompok yang tidak rentan.

    Koalisi juga mendesak pemerintah memperbaiki pendataan dan distribusi vaksin Covid-19 secara terbuka agar tepat sasaran sesuai dengan rekomendasi WHO, dari tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional.

    Koalisi meminta pemerintah tetap ketat dalam menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit ini. Terakhir, koalisi meminta pemerintah memberikan informasi dan data yang benar dan valid terkait jumlah realisasi vaksinasi, data kematian akibat Covid-19, data dan jumlah insentif tenaga kesehatan dan data-data yang terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aman dan Nyaman Liburan Lebaran Idul Fitri 1442 H

    Ada sejumlah protokol kesehatan yang sebaiknya Anda terapkan kala libur lebaran 2021. Termasuk saat Salat Idul Fitri 1442H