Nadiem Bertemu Megawati, PDIP: Tak Bahas Politik Praktis dan Reshuffle Kabinet

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah membenarkan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menemui Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 20 April 2021. Pertemuan itu, ujar Basarah, tidak membahas politik praktis termasuk soal reshuffle kabinet, seperti spekulasi yang beredar.

"Sama sekali tidak membahas politik praktis termasuk tentang reshuffle kabinet, yang dibahas hanya tentang pentingnya ideologi negara dilestarikan melalui internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di lembaga pendidikan," ujar Basarah saat dihubungi Tempo, Rabu, 21 April 2021.

Lebih khusus, pertemuan itu membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sebelumnya menuai polemik karena tidak memasukan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum pendidikan tinggi. Dalam kesempatan tersebut, Megawati menekankan pentingnya mata pelajaran Pancasila wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang.

Megawati, kata Basarah, sama sekali tidak menyinggung soal politik praktis, apalagi soal reshuffle. PDIP, lanjut dia, juga tidak dalam kapasitas mengevaluasi kinerja Nadiem.

"Wewenang untuk mengevaluasi kinerja menteri ada pada presiden, kita hormati hak konstitusional presiden tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, banyak spekulasi beredar karena pertemuan Nadiem dan Megawati terjadi di tengah isu reshuffle. Nadiem Makarim merupakan salah satu menteri yang banyak diprediksi pengamat akan kena reshuffle seiring rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo misalnya, memprediksi Nadiem akan tetap dipertahankan di Kabinet Indonesia Maju. Namun, akan digeser ke pos lain. Sebab, kata Ari, Nadiem dinilai tidak cukup memiliki kapabilitas untuk menjalankan beban kerja yang bertambah pasca penggabungan dua kementerian.

"Bisa saja beliau dirotasi. Dengan latar belakang beliau di Gojek, cocok menjadi Menteri UKM. Dia bisa mengembangkan digitalisasi UMKM, menaikkan kelas UMKM seperti keinginan Presiden Jokowi," ujar Ari dalam diskusi daring, Jumat, 16 April 2021.

Namun, sampai saat ini istana belum mengonfirmasi kemungkinan adanya reshuffle kabinet seiring rencana pembentukan nomenklatur baru kementerian. Menteri Sekretaris Negara Pratikno enggan menjelaskan saat ditanya kapan Presiden Jokowi akan mengumumkan dua menteri yang akan mengisi dua pos kementerian dengan nomenklatur baru. "Tunggu saja," ujarnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa, 20 April 2021.

DEWI NURITA

Baca: Nadiem Temui Megawati Bahas Hilangnya Kurikulum Pancasila Dalam PP 57/2021