Nadiem Temui Megawati Bahas Hilangnya Kurikulum Pancasila Dalam PP 57/2021

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mendikbud Nadiem Makarim menemui Ketua Dewan BPIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 20 April 2021. Megawati didampingi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Dok Istimewa

    Mendikbud Nadiem Makarim menemui Ketua Dewan BPIP Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 20 April 2021. Megawati didampingi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Dok Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim bertemu Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)  Megawati Soekarnoputri di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta pada Rabu, 20 April 2021. Pertemuan itu membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang sebelumnya menuai polemik karena tidak memasukan mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum pendidikan tinggi.

    Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristyanto. Basarah menyebut, dalam pertemuan itu Megawati menjelaskan pentingnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dimasukan dalam Standar Pendidikan Nasional. Sebab, fungsi Pancasila sangat fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    "Selain sebagai dasar dan ideologi negara kita, Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sehingga kalau menurut saya mata pelajaran Pancasila itu wajib masuk dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang," ujar Megawati, seperti disampaikan Basarah lewat keterangan tertulis, Rabu, 21 April 2021.

    Nadiem, menurut Basarah, kemudian menjelaskan bahwa pada awalnya mata pelajaran Pancasila tidak masuk dalam PP 57/2021 karena UU Sisdiknas memang tidak memasukan mata pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib. Namun hal itu dibantah olehnya.

    "Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum negara sehingga semua pembentikan peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh menyimpangi apalagi bertentangan dengan Pancasila," ujar Basarah.

    Ia menambahkan, dalam UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi juga sudah diatur mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Dan semestinya yang dilakukan pemerintah dalam membentuk PP 57  tahun 2021 juga merujuk kepada UU 12 tahun 2012 tersebut. "Bukan malah melanjutkan kekosongan hukum pada UU Sisdiknas tersebut", tuturnya.

    Nadiem disebut menyambut baik hasil diskusi dengan Ketua Dewan Pengarah BPIP tersebut dan menyatakan persetujuannya agar dalam revisi PP 57 tahun 2021 akan memasukan mata pelajaran Pancasila dalam Standar Pendidikan Nasional. Nadiem juga memohon bantuan semua pihak untuk mengawal revisi PP 57 tahun 2021 untuk memasukan mata pelajaran Pancasila. Menkumham Yasonna Laoly yang hadir dalam pertemuan tersebut kemudian menyatakan dukungan pemerintah.

    DEWI NURITA

    Baca: Di Tengah Isu Reshuffle, Nadiem Makarim Unggah Foto Usai Bertemu Megawati


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.