Begini Upaya Kemenkes Agar Kasus Covid-19 Tak Melonjak Seperti di India

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi, Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah melakukan berbagai upaya agar kasus COVID-19 bisa terus dikendalikan, sehingga tidak terjadi seperti di India yang mengalami pelonjakan kasus. “Yang pasti kita terus-menerus mengedukasi masyarakat. Adanya larangan mudik itu kan salah satu upaya kita menjaga supaya mengurangi mobilitas,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam keterangannya, Selasa 21 April 2021.

    Langkah antisipasi lainnya adalah pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro, khususnya di daerah-daerah tujuan mudik, daerah zona merah atau yang kasusnya meningkat. Kemudian, penguatan testing, tracing, treatment terutama di daerah-daerah tujuan mudik.

    Nadia menjelaskan, Pemerintah juga terus meningkatkan capaian program vaksinasi. Teorinya bahwa 70 persen dari sasaran vaksinasi bisa memberikan perlindungan, atau menekan laju penularan virus. “Kita tahu bahwa vaksin kan memberikan perlindungan kepada individu untuk dia tidak menjadi sakit. Kalau pun sakit, tidak parah atau berakhir kematian. Itu perlindungan yang diberikan,” kata Nadia.

    Pemerintah berharap kepada seluruh masyarakat agar bisa menahan diri, sehingga tidak mudik. Nadia mengaku bisa memahami bahwa masyarakat menginginkan sekali bisa berkumpul bersama keluarga saat Lebaran.

    “Tapi tentunya kita menahan diri jangan sampai kemudian terjadi pelonjakan kasus di kemudian hari. Kita tahu bahwa peningkatan kasus selalu berhubungan dengan mobilitas yang tinggi,” ujarnya lagi.

    Dia menjelaskan sudah sekitar 17 juta dosis vaksin yang telah disuntikkan sampai saat ini dalam program vaksinasi COVID-19.

    “Orangnya itu ada 11,1 juta untuk dosis pertama dan dosis kedua 6,1 juta. Jadi sudah 17 juta dosis vaksin yang sudah kita suntikan,” kata Nadia.

    Jika vaksinasi semakin cepat dan banyak, atau 70 persen jumlah penduduk Indonesia sudah divaksin, maka kekebalan kelompok akan terjadi. Kondisi itu pasti akan menekan laju penularan COVID-19.

    Fakta sekarang baru sekitar 11 juta orang yang divaksin atau 6 persen dari target. Kalau dibandingkan jumlah penduduk, angka itu masih kecil, artinya belum cukup untuk memberikan perlindungan kekebalan kelompok.

    Mengenai stok vaksin, Nadia menjelaskan sebenarnya pada April ini Indonesia mendapatkan dua sumber vaksin, yakni AstraZeneca dan Sinovac. AstraZeneca menunda pengiriman vaksin, India meminta menunda pengiriman karena ada peningkatan kasus.

    "Jadi yang seharusnya vaksin dikirim April, itu baru bisa dikirimkan Mei. Jumlahnya tidak mencapai 11 juta juga, jadi akan dikirimkan kurang lebih sekitar 5 juta,” katanya lagi.

    Dengan keterbatasan stok vaksin, Pemerintah melakukan berbagai upaya. Pemerintah memastikan pada vaksinasi Mei mendatang, vaksinnya betul-betul datang. "Kemudian, meminta Biofarma untuk meningkatkan kapasitas produksinya,” ujar Nadia.

    Baca: Satgas Covid-19: Varian Baru B1617 Belum Ditemukan di Indonesia


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.