Bantuan BNPB untuk Rumah Rusak Akibat Siklon Seroja di NTT Terkendala Data

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah petugas memperbaiki jaringan listrik yang terputus akibat banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 8 April 2021. Pemulihan infrastruktur dilakukan untuk kembali menghidupkan perekonomian masyarakat setempat pascabencana alam yang terjadi pada 4 April tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Sejumlah petugas memperbaiki jaringan listrik yang terputus akibat banjir bandang di Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis, 8 April 2021. Pemulihan infrastruktur dilakukan untuk kembali menghidupkan perekonomian masyarakat setempat pascabencana alam yang terjadi pada 4 April tersebut. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Kupang - Penyaluran bantuan uang perumahan bagi warga terdampak siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur (NTT) terkendala data.

    "Kendalanya di data yang belum rampung dari kabupaten/kota untuk dikirim ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," kata Juru bicara penanganan bencana Siklon Seroja NTT, Marius Ardu Jelamu kepada wartawan, Senin, 19 April 2021.

    Bantuan tersebut bakal diberikan dengan kategori rusak ringan sebesar Rp10 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak berat Rp50 juta.

    Marius mengimbau pemerintah kabupaten/kota agar segera mengirimkan data rumah rusak akibat siklon tropis Seroja untuk selanjutnya diusulkan ke BNPB guna pencairan dana tersebut.

    "Cepat atau lambatnya penyaluran bantuan itu tergantung data dari pemerintah kabupaten/kota," ujar Marius.

    Dia mengatakan jika pemerintah sudah mendata rumah-rumah yang rusak, data tersebut akan dimasukkan dalam Surat Keputusan bupati atau wali kota untuk diusulkan ke BNPB.

    "Jika sudah ada SK bupati atau wali kota, selanjutnya dikirim ke BNPB untuk menggelontorkan uang bagi warga yg rumahnya rusak ringan, sedang dan berat," katanya.

    Penentuan rumah yang mengalami rusak ringan, sedang, dan berat akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR).

    "PUPR yang akan melakukan validasi ke rumah-runah warga dan menentukan, apakah rumah itu rusak ringan, sedang atau berat," katanya.

    Ketegori rumah rusak ringan, menurut dia, jika kerusakannya berada di bawah 30 persen, sedangkan rusak sedang antara 30-70 persen, dan rusak berat 70 persen ke atas.

    "Yang rusak berat, jika rumah tidak bisa ditempati lagi atau hanyut terbawa banjir. Rusak sedang jika atap rumah diterbang angin," katanya.

    Bantuan ini, kata dia, hanya untuk perumahan saja, sehingga warga yang terdampak dan masuk database penerima diharapkan menyiapkan dokumentasi kerusakan rumah, jika telah diperbaiki sendiri.

    "Rusak ringan dan sedang yang sudah diperbaiki akan diganti biayanya. Namun harus disiapkan dokumentasi saat diterjang Seroja," kata Marius.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.