Anggota DPR Tuding BPOM Berpolitik karena Undang Tokoh untuk Beri Dukungan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  •  Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito (kiri) memberikan keterangan saat meninjau Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Kamis 4 Maret 2021. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito (kiri) memberikan keterangan saat meninjau Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Kamis 4 Maret 2021. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan bermain politik (BPOM).

    "Hari ini kami tahu bahwa ada gerakan yang disponsori juga mungkin oleh Badan POM, yang kemudian dalam gerakan tersebut ingin mengumpulkan tokoh bangsa mendukung Badan POM. Jadi Badan POM sekarang sudah main politik, lho," kata Melki dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 17 April 2021.

    Sejumlah tokoh nasional, mulai dari ulama Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus, putri Gus Dur Anita Wahid, mantan Direktur Utama RSCM Akmal Taher, cendekiawan muslim Azyumardi Azra hingga ekonom senior Emil Salim akan memberikan pernyataan dukungan kepada Badan POM, pada Sabtu, pukul 14.00 WIB.

    Melki mengaku tahu siapa tokoh di balik gerakan tersebut. Ia mengatakan ada informasi Badan POM sebagai lembaga independen mengumpulkan para tokoh tersebut untuk menyatakan "Save Badan POM" dan "Save Kepala Badan POM".

    "Jadi sekarang BPOM main-main politik juga. Jadi mereka bilang kita berpolitik, mereka yang main-main politik. DPR RI itu lembaga politik," ujarnya.

    Baca: Kata DPR, BPOM Harusnya Beri Izin Uji Klinis Tahap 2 Vaksin Nusantara Maret Lalu

    Catatan Redaksi:

    Judul berita ini direvisi dengan tambahan kata "Anggota". Revisi dilakukan pada Sabtu, 17 April 2021, pukul18.42 WIB. Terima kasih.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.