Kata DPR, BPOM Harusnya Beri Izin Uji Klinis Tahap 2 Vaksin Nusantara Maret Lalu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie menerima penyuntikan vaksin sel dendritik SARS-CoV-2 atau Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Jumat, 16 April 2021. Penyuntikan dilakukan langsung oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Istimewa.

    Politikus senior Partai Golkar Aburizal Bakrie menerima penyuntikan vaksin sel dendritik SARS-CoV-2 atau Vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Jumat, 16 April 2021. Penyuntikan dilakukan langsung oleh mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Foto: Istimewa.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seharusya memberikan izin uji klinis tahap II vaksin Nusantara pada 17 Maret 2021.

    "Pada 10 Maret kami diskusi di DPR, pada 17 Maret itu seharusnya sudah diberikan. Ini kesepakatan dalam rapat dan mengikat," ujar Melki dalam diskusi Polemik Trijaya, Sabtu, 17 April 2021.

    Melki mengatakan, pada 10 Maret, Komisi IX DPR mengundang para peneliti vaksin Nusantara, pihak BPOM, dan ahli untuk membahas tindak lanjut dari kunjungan anggota DPR ke RS Kariadi Semarang beberapa waktu lalu, dan menemukan adanya perdebatan terkait data penelitian vaksin Nusantara.

    "Diskusi kami sampai pada kesimpulan bahwa itu dikatakan tidak ada alasan apapun yang membuat ini tidak bisa dilanjutkan ke (uji klinik) tahap 2," katanya.

    Menurut Melki, peneliti vaksin Nusantara hanya perlu melakukan perbaikan dan memenuhi rekomendasi BPOM. Sehingga, para pihak dalam diskusi itu bersepakat bahwa sepekan kemudian izin uji klinik tahap II dapat diberikan pada vaksin Nusantara.

    Namun, Badan POM belum juga memenuhi kesepakatan diskusi pada 10 Maret itu untuk memberikan izin uji klinik tahap II vaksin Nusantara. "Badan POM ini aneh kok untuk uji klinis tahap 2 ini kan belum kita bagikan ke masyarakat publik. EUA yang jutaan dosis oke lah, ini relawan yang sudah bersedia kok ditahan-tahan lagi," kata dia.

    Melki menuturkan, ada konsekuensi apabila pejabat yang menjadi bagian dalam rapat tidak melaksanakan rekomendasi. Secara hukum, kata politikus Golkar itu, BPOM sudah tidak mengikuti aturan tersebut. Sehingga, cukup alasan bagi anggota DPR untuk memberikan tindakan lebih keras.

    "Karena ini keputusan bersama semua fraksi tanpa kecuali, bahkan mulai dari Kariadi Semarang sampai keputusan DPR RI itu semua fraksi orang per orang ngomong terbuka kami siap jadi relawan vaksin Nusantara," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.