Isu Reshuffle Kabinet, Muhammadiyah: Belum Ada Komunikasi, Kami Wait and See

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Muhammadiyah.or.id

    Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti. Muhammadiyah.or.id

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengurus Pusat Muhammadiyah pasif saja merespon berkembangnya isu reshuffle pada pos baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang bisa jadi diisi tokoh dari Muhammadiyah. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menyebut belum ada komunikasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi ihwal hal tersebut.

    "Sampai saat ini belum ada komunikasi dengan PP. Muhammadiyah. Kami wait and see saja," ujarnya lewat pesan singkat, Jumat, 16 April 2021.

    Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menyebut organisasinya menghormati hak prerogatif presiden. Namun jika diminta, ujar Anwar, banyak kader Muhammadiyah yang dinilai mumpuni untuk mengisi pos kementerian tersebut. "Kalau yang namanya kader di Muhammadiyah itu banyak sekali Profesor dan Doktor dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan,  yang sudah terinventarisir sudah mendekati 500 orang," ujarnya.

    Sejumlah pengamat politik memprediksi rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta pembentukan Kementerian Investasi, akan diikuti dengan reshuffle kabinet.

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, memprediksi ada kemungkinan pos Kemendikbud-Ristek akan dikembalikan kepada tokoh representatif Muhammadiyah jika ada perombakan kabinet.

    "Jika Kemendikbud-Ristek kembali diberikan ke kader Muhammadiyah, makin melengkapi suasana pluralisme politik Jokowi. Sangat mungkin dan itu keinginan publik, biar tak ada lagi pertanyaan soal upaya merangkul kader Muhammadiyah karena kader Ormas yang lain sudah," ujar Adi saat dihubungi Tempo, Rabu, 14 April 2021.

    Representasi Muhammadiyah ini, lanjut Adi, bisa jadi juga bukan tokoh dari Ormas. Presiden Joko Widodo atau Jokowi, lanjut dia, bisa saja merangkul Partai Amanat Nasional (PAN) yang saat ini merupakan partai non-pemerintah. "Peluang PAN gabung koalisi terbuka jika ada reshuffle jilid II. Dan di periode kedua ini, hanya satu kekurangan Jokowi, kurang merangkul kalangan Muhammadiyah. PAN relatif representasi Muhammadiyah," tuturnya.

    Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera melantik dua menteri barunya pada pekan ini atau paling lama pekan depan. "Kalau bukan pekan ini, pekan depan. Karakter kepemimpinan Pak Jokowi itu tidak suka menunda-nunda, tidak suka memperlambat, selalu mengambil keputusan cepat dan tepat," ujar Ngabalin saat dihubungi Tempo pada Rabu, 14 April 2021.

    DEWI NURITA

    Baca: Soal Reshuffle Kabinet, PKS: Presiden Jangan Asal Akomodasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.