Jalur Ramai Pemudik, Ini 14 Titik di Selatan Jawa yang Disekat Korlantas Polri

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono (tengah). (ANTARA/ HO-NTMC Polri)

    Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono (tengah). (ANTARA/ HO-NTMC Polri)

    TEMPO.CO, Jakarta - Korps Lalu Lintas Polri telah menentukan titik penyekatan di wilayah Selatan Jawa yang menjadi jalur ramai pemudik. Titik itu ditetapkan setelah Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Istiono melakukan survei pada 15 April 2021. 

    "Ada 14 titik di Selatan Jawa," ujar Kepala Korlantas Istiono dalam keterangan resmi pada Jumat, 16 April 2021. Belasan titik tersebut ditemukan banyak jalur tikus. 

    Dalam Operasi Ketupat 2021, Polri pun menerjunkan 166.734 personel untuk menjaga 333 titik sekat dari Lampung hingga Bali. Ratusan ribu anggota akan memutarbalik masyarakat yang nekat mudik. 

    Rinciannya, 149 titik di Jawa Tengah; 132 titik di Jawa Barat; 16 titik di Banten; 10 titik di DI Yogyakarta; 8 titik di DKI Jakarta dan sekitarnya; 8 titik di Lampung; 7 titik di Jawa Timur; dan 3 titik di Bali. 

    Istiono pun memastikan akan menindak masyarakat yang melanggar secara humanis. "Dan dengan mengandalkan kesadaran masyarakat agar tidak mudik, jadi hanya diputar balik saja," kata dia. 

    Berikut 14 titik penyekatan pemudik yang akan didirikan di jalur pantai selatan Jawa:

    1. Gunung Putri, Kabupaten Bogor

    2. Cileungsi, Kabupaten Bogor

    3. Gunung Butak, Palabuhanratu, Sukabumi

    4. Cileunyi

    5. Tasik

    6. Pertigaan Pancimas Kalipucang, Ciamis

    7. Cijolang, Banjar

    8. Patimuan, Cilacap

    9. Mergo, Cilacap

    10. Wanareja, Cilacap

    11. Bagelen, Purworejo

    12. Salam, Magelang

    13. Nambangan, Wonogiri

    14. Perbatasan Pacitan, Donorojo-Wonogiri

    ANDITA RAHMA

    Baca: Ini Penyebab Lokasi Penyekatan Mudik Terbanyak di Jawa Tengah Capai 149 Titik


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.