Epidemiolog Minta Pemerintah Hentikan Uji Klinis II Vaksin Nusantara

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peneliti utama Uji Klinik Tahap II Vaksin Nusantara Kolonel Jonny menjelaskan tahapan penyuntikan Vaksin Nusantara di Gedung Cellcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, 14 April 2021. Tempo/Friski Riana

    Peneliti utama Uji Klinik Tahap II Vaksin Nusantara Kolonel Jonny menjelaskan tahapan penyuntikan Vaksin Nusantara di Gedung Cellcure Center RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, 14 April 2021. Tempo/Friski Riana

    TEMPO.CO, Jakarta - Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman, meminta pemerintah tidak membiarkan uji klinis tahap II Vaksin Nusantara.

    "Tidak boleh pemerintah membiarkan hal seperti ini walaupun dia mantan pejabat. Kalau salah secara metode ilmiah harus diluruskan," kata Dicky kepada Tempo, Rabu, 14 April 2021.

    Sebelumnya, beberapa anggota DPR mengikuti uji klinis tahap II vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. DPR memang getol ingin agar vaksin Covid-19 besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto ini segera bisa dipakai.

    Dicky mengatakan, uji klinik tersebut juga menggunakan fasilitas pemerintah yang dibayar dengan pajak masyarakat. Jika penelitian tersebut tidak ada manfaatnya, kata dia, mestinya tidak boleh dilakukan. "Ini saya kira prihatin dan sangat khawatir ya adanya pembiaran seperti ini. Berbahaya," katanya.

    Menurut Dicky, tahapan vaksinasi ini memiliki potensi kerawanan berupa infeksi. Sebab, proses uji klinis ini adalah mengambil darah dari tubuh subyek lalu dimasukkan kembali.

    Dicky mengatakan, keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk tak meneruskan uji klinis tahap I vaksin Nusantara sebenarnya sudah tepat. "Jadi berbahaya ketika ada satu riset yang tidak merujuk dan tidak berpedoman pada kaidah ilmiah riset itu sendiri. Jadi namanya bukan riset, dan itu tidak bisa menjamin keamanan," ujarnya.

    Baca juga: Ini Temuan BPOM Soal Kejanggalan Vaksin Nusantara


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.