Pesan Jokowi ke Kepala Daerah: Harus Goal Oriented, Harus Result Oriented

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tangkapan layar suasana peresmian Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA Foto/ Suriani Mappong

    Tangkapan layar suasana peresmian Bandara Buntu Kunik di Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kamis 18 Maret 2021. ANTARA Foto/ Suriani Mappong

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kepala daerah harus sadar bahwa jabatan yang mereka emban memiliki tanggung jawab besar.

    "Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, harus result oriented," kata Presiden dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual pada Rabu, 14 April 2021. 

    Ia pun meminta para kepala daerah agar lebih berani berinovasi dan tak sekadar mengikuti rutinitas. Karena itu, Presiden meminta para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja, melainkan harus langsung mengecek dan mengontrol kondisi di lapangan.

    Bagi Presiden, inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini. Karena itu, kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas. Dengan menggunakan skala prioritas, alokasi anggaran akan lebih fokus dan terkonsentrasi.

    "Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan," kata Presiden.

    Ia pun berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

    "Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp 2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana," kata Jokowi. Ia meminta agar belanja pembangunan dan belanja modal lebih besar dari belanja aparatur.

    Baca juga: Lambatnya Penyerapan Anggaran dan Kejengkelan Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.