Kejaksaan Agung Bentuk Tim yang Akan Gabung di Satgas BLBI

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD (kanan depan) bersama Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melambaikan tangan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD (kanan depan) bersama Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin melambaikan tangan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung tengah membentuk tim yang akan bekerja dalam Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI. Kejaksaan Agung merupakan institusi yang masuk ke dalam struktur satgas tersebut. 

    Kepala Pusat Penerangan Hukum Leonard Eben Ezer Simanjuntak menuturkan akan ada beberapa tim yang akan masuk dalam Satgas BLBI. Namun, dia tidak menyebut berapa personel yang akan dilibatkan dalam satgas penagihan itu.

    "Saat ini sedang mempersiapkan organisasi Tim Pelaksana melalui Pokja antar KL serta sistem kerja dalam rangka penanganan hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia," ujar Leonard melalui keterangan tertulis pada Rabu, 14 April 2021. 

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Kepres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada 6 April 2021.

    “Dalam rangka penanganan dan pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana BLBI maupun aset properti, dibentuk Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI,” bunyi Pasal 1 salinan Kepres tersebut.

    Pembentukan satgas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini bertujuan untuk penanganan, penyelesaian, dan pemulihan hak negara yang berasal dari dana BLBI secara efektif dan efisien. Kemudian, berupa upaya hukum dan/atau upaya lainnya di dalam atau di luar negeri, baik terhadap debitur, obligor, pemilik perusahaan serta ahli warisnya maupun pihak-pihak lain yang bekerja sama dengannya, serta merekomendasikan perlakuan kebijakan terhadap penanganan dana BLBI.

    “Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, serta pihak lain yang dianggap perlu,” ketentuan dalam peraturan tentang Satgas BLBI.

    Baca juga: Ini Tugas dan Struktur Organisasi Satgas BLBI

    ANDITA RAHMA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.