Vaksin Nusantara Belum Lolos Uji, Ini Daftar Ngototnya DPR Mendukungnya

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Dalam rapat tersebut, Terawan memberikan paparan terkait vaksin Nusantara yang ia gagas sebagai vaksin Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021. Dalam rapat tersebut, Terawan memberikan paparan terkait vaksin Nusantara yang ia gagas sebagai vaksin Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, sejumlah anggota DPR akan disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena mengatakan, penyuntikan akan dimulai pukul 10.00 WIB nanti di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat ata RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. "Ini soal keyakinan, karena vaksinnya bagus kami mau ikut," kata Melki kepada Tempo, Selasa malam, 13 April 2021.

    Melki mengatakan ia pun akan ikut menerima suntikan Vaksin Nusantara. Legislator asal Nusa Tenggara Timur ini mengaku sengaja kembali dari daerah pemilihannya untuk disuntik Vaksin Nusantara. Menurut Melki, sejumlah anggota Dewan dari lintas komisi dan lintas fraksi juga bakal datang ke RSPAD. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pun disebutnya menyampaikan keinginan untuk ikut serta.

    Penggunaan vaksin Nusantara untuk disuntikkan dalam proses vaksinasi anggota DPR ini adalah salah satu bukti upaya memaksakan dewan agar vaksin yang buatan RS Kariadi Semarang ini bisa diloloskan uji klinis. Padahal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin uji klinis fase II.

    Berikut ini rangkuman upaya memaksakan DPR soal vaksin Nusantara ini:

    1. Menekan Kepala BPOM agar meloloskan uji klinis dalam rapat

    Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito diberondong sejumlah pertanyaan dan kritik dari anggota Komisi Kesehatan DPR terkait pengembangan vaksin Nusantara. Sejumlah anggota komisi mendorong Penny agar memberikan izin uji klinis fase II terhadap vaksin Nusantara yang diinisiasi mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. "Di DPR begitu kami ngomong tolong ini diperhatikan, bagaimana supaya bisa izin uji klinis tahap dua keluar," kata Saleh Daulay, anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PAN dalam rapat kerja, Kamis, 8 April 2021.

    Saleh berharap Penny Lukito dapat mencatatkan sejarah bahwa di masa kepemimpinannya di Badan POM dapat terlahir vaksin baru dalam negeri yang bisa menjadi kebanggaan nasional. Saleh menyayangkan Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia yang tidak memproduksi vaksin Covid-19. "Ini jadi problem. Kita enggak merdeka," kata dia.

    2. Minta agar BPOM memberikan pendampingan khusus

    Anggota dari Fraksi Gerindra, Putih Sari meminta Badan POM tidak hanya mengawasi, tetapi memberikan bantuan kepada anak bangsa agar mampu memproduksi vaksin dalam negeri. Sementara Fadholi, anggota dari Fraksi NasDem, meminta Penny melakukan pendampingan terhadap pengembangan vaksin Nusantara. "Indonesia ini kalau bukan kita sendiri yang menghargai karya anak bangsa lalu siapa lagi? Saya yakin banyak orang-orang pintar," ujar Fadholi.

    Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menyebut Badan POM tidak memiliki semangat mendukung pengembangan vaksin dalam negeri, seperti Merah Putih dan Nusantara. "Ini kalau kita lihat Bu Penny, spirit Badan POM dengan pengembangan vaksin dalam negeri tidak ada. Badan POM betul-betul tidak mendukung pengembangan vaksin dalam negeri," kata Melki.

    3. Minta perlakuan khusus

    Anggota Komisi Kesehatan dari Partai Golkar Darul Siska menyatakan komisinya akan menggelar lagi rapat dengan BPOM sampai izin dikeluarkan. Ia mengklaim vaksin Nusantara merupakan inovasi dalam dunia kesehatan sehingga protokolnya tidak perlu disamakan dengan vaksin pada umumnya. "Jangan kaku banget, sejauh tidak menyimpang dari cara pembuatan obat yang baik dan benar, tidak apa-apa," tuturnya.

    4. Minta pendampingan Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19

    Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetiyani, berharap Vaksin Nusantara bisa masuk Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19, seperti halnya Vaksin Merah Putih. "Sebagaimana vaksin Merah Putih yang dikawal oleh konsorsium, saya meminta pemerintah memberikan kesempatan kepada para peneliti Vaksin Nusantara untuk membuktikan bahwa vaksin tersebut memenuhi standar dan rekomendasi ilmiah," ujar Netty, Sabtu, 13 Maret 2021.

    Menteri Riset dan Teknologi Bambang PS Brodjonegoro sebelumnya menjelaskan, pengembangan vaksin Nusantara memang tidak masuk dalam Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 dan Konsorsium Vaksin Merah Putih. "Kenapa belum ada vaksin Nusantara di dalam Konsorsium Vaksin Merah Putih, terus terang kita berusaha jemput bola, tetapi istilahnya bola yang jemput itu tidak kelihatan sehingga kami terus terang belum berani untuk memasukkan itu di dalam konsorsium apalagi kalau sudah bicara dengan pemanfaatan anggaran," kata Bambang, dikutip dari Antara.

    Baca: BPOM Pernah Temukan Kejanggalan Vaksin Nusantara, Ini Rinciannya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    6 Rumor yang Jadi Nyata pada Kelahiran GoTo, Hasil Merger Gojek dan Tokopedia

    Dua tahun setelah kabar angin soal merger Gojek dengan Tokopedia berhembus, akhirnya penggabungan dua perusahaan itu resmi dan lantas melahirkan GoTo.