Virtual Police Kirim Peringatan ke 200 Akun Medsos Hingga 12 April

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi saat ditemui Tempo, Kamis, 18 Maret 2021. Tempo/Andita Rahma

    Direktur Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri Brigadir Jenderal Slamet Uliandi saat ditemui Tempo, Kamis, 18 Maret 2021. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Polri lewat virtual police telah mengirimkan peringatan terhadap 200 akun media sosial. Peringatan ini dilakukan terhadap akun media sosial yang diduga menyebarkan informasi suku, ras, agama, dan antargolongan (SARA).

    "Periode 23 Februari hingga 12 April 2021, ada 329 aduan yang masuk. Namun hanya 200 konten yang dinyatakan diduga mengandung ujaran kebencian," ujar Direktur Tindak Pidana Siber Brigadir Jenderal Slamet Uliandi saat dihubungi Tempo pada Selasa, 13 April 2021.

    Sementara 91 konten tidak memenuhi verifikasi sehingga tak ditindaklanjuti, dan 38 konten sisanya masih dalam proses verifikasi.

    Lebih lanjut, Slamet menjabarkan, untuk media sosial terbanyak yang dilaporkan adalah Twitter dengan 195 konten. "Menyusul Facebook dengan 112 konten. Instagram dengan 13 konten. YouTube dengan 8 konten, dan WhatsApp dengan 1 konten," kata dia. 

    Sebelumnya Polri sudah menjelaskan cara kerja polisi virtual. Pada tahap awal ketika ada unggahan konten yang dinilai mengandung SARA, maka anggota yang menjadi petugas polisi virtual langsung melaporkan ke atasan. Lalu unggahan atau cuitan tersebut diserahkan kepada sejumlah ahli, seperti ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli UU ITE untuk dimintakan pendapat.

    Nantinya, jika unggahan atau cuitan memiliki potensi memiliki tindak pidana, unggahan itu akan dilaporkan ke Direktorat Tindak Pidana atau Polisi Siber. Setelah pejabat setuju, maka virtual police akan mengirimkan peringatan kepada pemilik akun.

    ANDITA RAHMA

    Baca: Polisi Virtual Dianggap Bisa Antisipasi Radikalisasi di Internet


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.