Kemenkumham Isyaratkan Menolak Pendaftaran Merek Demokrat oleh SBY

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. Saat menjadi Presiden, SBY pernah menunjuk Moeldoko sebagai Panglima TNI pada 2013 lalu. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait KLB Partai Demokrat di Puri Cikeas, Bogor, Jumat, 5 Maret 2021. Saat menjadi Presiden, SBY pernah menunjuk Moeldoko sebagai Panglima TNI pada 2013 lalu. ANTARA/Asprilla Dwi Adha

    TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengisyaratkan menolak pengajuan merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

    "Karena di sini ada Partai Demokrat yang telah mendaftarkan dengan logo yang sama, harusnya ditolak," kata Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham Freddy Harris saat dihubungi di Jakarta, Senin, 12 April 2021.

    Apalagi, kata dia, Partai Demokrat sudah memiliki merek dan persis seperti yang diajukan oleh presiden keenam RI. Terkait dengan pengajuan merek partai berlambang mercy atas nama pribadi SBY, Freddy mengatakan hal itu memang tidak ada masalah. Namun, persoalannya terletak pada merek partai yang sudah ada bukan perkara nama pribadi atau bukan.

    Sejauh ini belum ada satu pun partai politik yang mengajukan merek atas nama pribadi dan pengajuan Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual seperti SBY. "Tidak ada, biasanya atau semua partai politik mengajukannya atas nama partai," ujarnya.

    Pendaftaran merek Partai Demokrat sebagai hak kekayaan intelektual oleh SBY ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham diketahui pada tanggal 18 Maret 2021 secara daring (online). Pengajuan merek partai yang didirikan pada tanggal 9 September 2001 dan disahkan oleh Kemenkumham pada tanggal 27 Agustus 2003 akan diproses selama 3 bulan ke depan.

    Setelah itu, selanjutnya akan diumumkan dan barulah masuk pada tahap pemeriksaan. Berdasarkan website Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, permohonan Partai Demokrat diketahui atas nama pemilik Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang beralamat Puri Cikeas Indah nomor 2 RT 001 RW 002, Kecamatan Gunung Putri, Kelurahan Nagrak.

    Baca Juga: SBY: Tak Pernah Terlintas dalam Pikiran Saya Partai Demokrat akan Dibeginikan
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.