Divonis 4,5 Tahun, Djoko Tjandra Ajukan Banding

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gestur terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra saat bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 5 April 2021. Terpidana kasus

    Gestur terdakwa kasus dugaan pemberian suap kepada penegak hukum dan pemufakatan jahat Djoko Tjandra saat bersiap menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 5 April 2021. Terpidana kasus "cassie" Bank Bali itu divonis 4,5 tahun penjara dan Rp100 juta subsider enam bulan kurungan. ANTARA/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum Djoko Tjandra, Susilo Ariwibowo, mengatakan sudah mengajukan permohonan banding atas vonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus suap kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Prasetijo Utomo.

    "Pak Djoko sudah mengajukan permohonan banding atas putusan PN Jakarta Pusat terkait dengan suap fatwa maupun suap terkait DPO itu sehari setelah putusan," kata Susilo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 12 April 2021.

    Susilo mengatakan sedang menyiapkan memori banding dan menunggu salinan putusan. Adapun alasan mengajukan banding, Susilo menyebut bahwa argumentasi dalam nota pembelaan kliennya sama sekali tidak dipertimbangkan, khususnya soal yurisdiksi. "Tindak pidana itu ada di mana. Kami berpendapat itu terjadi sebenarnya ada di luar Indonesia," ujarnya.

    Alasan berikutnya soal action plan berisi 10 tahap pelaksanaan untuk meminta fatwa Mahkamah Agung atas putusan PK. Djoko atau Joko Tjandra disebut bersedia memberikan uang muka sebesar US$ 500 ribu dolar AS dari total 1 juta dolar AS kepada Jaksa Pinangki.

    Susilo menjelaskan action plan tersebut sebenarnya sudah ditolak Djoko Tjandra sejak awal. Sehingga, persiapan perbuatan pidananya tidak ada. Adapun pemberian uang soal fatwa Mahkamah Agung, kata Susilo, merupakan permintaan Andi Irfan Jaya. Untuk membuat action plan, kliennya diminta memberikan uang muka.

    "Sementara kalau tidak ada action plan tentu tidak ada kegiatan berikutnya. Tetapi akhirnya action plan itu dibatalkan oleh Pak Djoko," katanya.

    Kemudian tentang suap kepengurusan red notice, Susilo menegaskan, bahwa kliennya tidak mengenal Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo.

    "Karena dengan Pak Prasetijo Utomo dan Napoleon Bonaparte, Pak Djoko Tjandra tidak kenal. Dan Pak Tommy tidak pernah bercerita soal itu. Jadi itu hubungannya adalah antar Pak Djoko dan Pak Tommy Suhardi," kata dia.

    Baca juga: 6 Hal Seputar Vonis 4,5 Tahun untuk Djoko Tjandra

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.