DPR Apresiasi Menkes Budi Transparan soal Imbas Embargo Vaksin Covid-19

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperlihatkan vaksin COVID-19 Astrazeneca saat vaksinasi kepada kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PWNU Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 23 Maret 2021. Vaksinasi Astrazeneca terhadap 100 kyai muda NU tersebut sebagai bentuk upaya untuk menangani pandemi COVID-19 sekaligus sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin Astrazeneca aman dan halal. ANTARA FOTO/Moch Asim

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperlihatkan vaksin COVID-19 Astrazeneca saat vaksinasi kepada kyai Nahdlatul Ulama (NU) di Kantor PWNU Jatim di Surabaya, Jawa Timur, Selasa 23 Maret 2021. Vaksinasi Astrazeneca terhadap 100 kyai muda NU tersebut sebagai bentuk upaya untuk menangani pandemi COVID-19 sekaligus sosialisasi kepada masyarakat bahwa vaksin Astrazeneca aman dan halal. ANTARA FOTO/Moch Asim

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Charles Honoris mengapresiasi keterbukaan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ihwal kendala vaksinasi imbas adanya embargo vaksin Covid-19 ke ratusan negara, termasuk Indonesia. Charles mengatakan terkendalanya pasokan vaksin ini merupakan kondisi tak terhindarkan.

    "Dalam kondisi yang tidak bisa dihindari seperti ini, transparansi dan keterbukaan informasi oleh Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait kendala vaksinasi tersebut patut diapresiasi," kata Charles dalam keterangan tertulis, Kamis, 7 April 2021.

    Charles mengatakan transparansi dan keterbukaan informasi menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pandemi Covid-19 di dalam negeri. Dengan adanya informasi itu, ujar dia, masyarakat harus semakin taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan.

    "Terlebih di tempat-tempat dan fasilitas-fasilitas umum yang sudah atau sedang direncanakan dibuka kembali, seperti bioskop, sekolah, dan sebagainya," ujar Charles.

    Embargo pasokan vaksin Covid-19 ke ratusan negara terjadi akibat gelombang ketiga atau third wave di negara-negara penyuplai vaksin. Gelombang tersebut muncul di negara-negara di Eropa dan beberapa negara di Asia seperti India, Filipina, Papua Nugini, serta beberapa negara di Amerika Selatan seperti Brazil. Akibatnya, vaksin yang diproduksi di negara-negara itu tak boleh diekspor, melainkan untuk dipakai di dalam negeri masing-masing.

    Menurut Charles, gelombang ketiga ini sekaligus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia agar tetap taat dan ketat menjalankan protokol kesehatan. Dia mengingatkan gelombang baru penyebaran Covid-19 bahkan bisa terjadi di negara-negara penghasil vaksin yang laju vaksinasinya pun cepat.

    Di Indonesia, Charles melanjutkan, proses vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan selama ini baru menjangkau kurang dari 5 persen dari total sasaran nasional sebanyak 181 juta orang. Artinya, perjalanan Indonesia menuju kekebalan komunitas atau herd immunity pun masih panjang.

    "Sehingga kita sebagai warga bangsa harus terus bekerja sama dan bergotong royong, agar kita bisa sama-sama selamat dalam perjalanan panjang ini," kata politikus PDI Perjuangan ini.

    Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya mengatakan laju vaksinasi Covid-19 mendatang tak akan secepat sebelumnya akibat embargo pasokan ini. Imbasnya, kata dia, hanya ada 20 juta dosis untuk Maret dan April dari sedianya ada 30 juta dosis.

    Meski begitu, Menkes Budi mengharapkan dapat terjalin negosiasi dengan negara-negara produsen vaksin. Dia berharap suplai vaksin Covid-19 dapat kembali normal pada bulan Mei nanti.

    Baca juga: Menkes Budi Waspadai Potensi Gangguan Stok Vaksin Covid-19 karena Embargo

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.