Beredar Keppres Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara, Setneg: Hoaks

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kanan) berbincang saat meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kedua kanan) berbincang saat meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 19 Maret 2021. Presiden berharap daerah lain mampu meniru model vaksinasi drive thru di Kota Bogor. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Eddy Cahyono Sugiarto memastikan pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden atau Keppres tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara. Dalam keterangan tertulis, Eddy Cahyono menanggapi beredarnya berita atau informasi terkait dengan telah diterbitkannya Keputusan Presiden Tentang Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara.

    Lembaran informasi yang tersebar tersebut tertanggal 17 Maret 2021, dan menyatakan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat serta menetapkan Kedaruratan Keuangan Negara Indonesia. “Dengan ini kami nyatakan bahwa berita/informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar (hoaks),” ujar pejabat Setneg Eddy, Senin 5 April 2021.

    Sampai dengan saat ini Pemerintah tidak pernah menerbitkan Keputusan Presiden mengenai penetapan kedaruratan keuangan negara, tambahnya. Sebelumnya beredar sebuah lembar digital tentang Kepres Penetapan Kedaruratan Keuangan Negara dengan tiga ketatapan.

    Ketetapan kesatu menetapkan bahwa Dana SBI (080264)-24 SD sebagai Dana Bantuan untuk dipergunakan Pembangunan dan Menyejahterakan Rakyat.

    Kedua, menetapkan kedaruratan negara Indonesia yang wajib ditangani secepatnya. Selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2021 (diharapkan seluruh bank terkait untuk bekerja sama demi kelancaran pencairan dana SBI tersebut di atas).

    Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Eddy secara tegas menyatakan bahwa kepres tersebut adalah informasi yang tidak benar atau hoaks.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Apa itu European Super League?

    Pada 19 April 2021, sebanyak 12 mega klub sepakbola Eropa mengumumkan bahwa mereka akan membuat turnamen baru yang bernama European Super League.