Hasil KLB Demokrat Ditolak, Marzuki Alie: Kami Siap untuk Kalah

Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menjawab pertanyaan awak media setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Marzuki Alie diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto
Mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, menjawab pertanyaan awak media setelah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 26 Juni 2018. Marzuki Alie diperiksa sebagai saksi untuk dua tersangka, Irvanto Hendra Pambudi dan Made Oka Masagung, terkait dengan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Marzuki Alie enggan berkomentar banyak ihwal keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menolak pendaftaran hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang atau KLB Demokrat. Marzuki mempersilakan untuk menanyakan tanggapan resmi kepada Muhammad Rahmad yang didapuk sebagai juru bicara KLB Deli Serdang.

Meski begitu, Marzuki mengatakan pihaknya sudah menduga pendaftaran itu akan ditolak. Dia mengatakan kubu di bawah kepemimpinan Moeldoko ini telah menyiapkan pernyataan untuk itu.

"Langsung ke Pak Rahmad, udah ada kok, udah ada rilis persnya. Kami sudah siapkan. Memang kami tahu, kami siap untuk kalah, pers release-nya sudah ada," kata Marzuki ketika dihubungi, Rabu, 31 Maret 2021.

Marzuki Alie enggan mengomentari lebih lanjut ihwal keputusan Menkumham itu. Ia juga belum memastikan apakah pihak KLB Demokrat di Deli Serdang bakal menggugat ke pengadilan. "Ya kami nanti pelajari dulu," ujar mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat ini.

Muhammad Rahmad belum merespons pesan dan panggilan Tempo. Begitu pula salah satu penggagas KLB Deli Serdang, Darmizal.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan pemerintah menolak pendaftaran hasil KLB Demokrat Deli Serdang. Yasonna mengatakan hasil verifikasi menemukan masih adanya dokumen yang tak dilengkapi oleh kubu KLB, di antaranya surat mandat DPD dan DPC.

Yasonna mengatakan pemeriksaan hasil KLB Deli Serdang itu merujuk pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Demokrat tahun 2020. Ia mengakui adanya perdebatan ihwal AD/ART tersebut, tetapi menyatakan bahwa pemerintah tak berwenang untuk menilai.

"Jika pihak KLB Deli Serdang merasa bahwa AD/ART tersebut tidak sesuai dengan UU Parpol silakanlah digugat di pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," kata Yasonna dalam konferensi pers soal pendaftaran KLB Demokrat.

Baca juga: Breaking News: Kemenkumham Tolak KLB Demokrat

BUDIARTI UTAMI PUTRI








Menjelang Bebas April 2023, Anas Urbaningrum Tarawih dan Tadarus di Masjid Lapas Sukamiskin

1 jam lalu

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum sebelum sidang Peninjauan Kembali (PK) atas vonis 14 tahun penjara kepada dirinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 24 Mei 2018. TEMPO/M Rosseno Aji
Menjelang Bebas April 2023, Anas Urbaningrum Tarawih dan Tadarus di Masjid Lapas Sukamiskin

Menjelang kebebasannya Anas Urbaningrum dikabarkan menikmati suasana Ramadan di Lapas Sukamiskin, Bandung. Dia terlihat mengaji dan tarawih.


Istri Ibas Yudhoyono dan Srikandi Demokrat Bagikan 500 Paket Sembako di Depok

2 jam lalu

Ketua PIA Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Aliya Rajasa Yudhoyono didampingi kader Partai Demokrat Depok membagikan takjil di Jalan RTM, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Depok, Kamis, 30 Maret 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Istri Ibas Yudhoyono dan Srikandi Demokrat Bagikan 500 Paket Sembako di Depok

Aliya Rajasa berharap ada anggota DPR RI Fraksi Demokrat dari Depok


Moeldoko Minta Pembangunan FPSA Cakung Dimulai 17 Agustus, Jakpro Ikut Arahan Pemprov DKI

5 jam lalu

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin usai menghadiri audiensi bersama Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Jakmania di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 30 Maret 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Moeldoko Minta Pembangunan FPSA Cakung Dimulai 17 Agustus, Jakpro Ikut Arahan Pemprov DKI

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta proyek FPSA di Cakung, Jakarta Timur segera dimulai. Apa respons PT Jakpro selaku pelaksana proyek?


Kunjungi Jawa Barat, AHY Bakal Serap Aspirasi Masyarakat

5 jam lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberi hormat kepada kader Partai Demokrat saat akan menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Kunjungi Jawa Barat, AHY Bakal Serap Aspirasi Masyarakat

AHY saat ini tengah melakukan kunjungan ke Jawa Barat. Partai Demokrat sebut kunjungan sang ketua umum untuk serap aspirasi masyarakat.


Jokowi Segera Surati DPR untuk Kebut Pembahasan RUU PPRT

9 jam lalu

Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan aktivis bersorak-sorai gembira usai RUU PPRT disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Segera Surati DPR untuk Kebut Pembahasan RUU PPRT

Sembari menunggu pembahasan di DPR, Moeldoko menyebut pemerintah juga menata ulang Daftar Inventaris Masalah RUU PPRT.


Moeldoko Harap Pemain Tak Merasa Gagal Usai Batal ke Piala Dunia U-20

9 jam lalu

Pengendara melintas di komplek Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Kamis 30 Maret 2023. Meskipun FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, proses renovasi stadion Manahan Solo masih tetap berjalan dan telah mencapai 90 persen. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Moeldoko Harap Pemain Tak Merasa Gagal Usai Batal ke Piala Dunia U-20

FIFA secara resmi telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023.


NasDem Sebut Koalisi Perubahan Terima Rekomendasi Cawapres Anies Baswedan dari Jawa

2 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Syafira
NasDem Sebut Koalisi Perubahan Terima Rekomendasi Cawapres Anies Baswedan dari Jawa

Sejumlah rekomendasi nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan telah diterima tim kecil Koalisi Perubahan. Nama-nama itu berasal dari Jawa.


Koalisi Perubahan Proyeksikan Umumkan Cawapres Anies Baswedan pada Juli

4 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Shafira
Koalisi Perubahan Proyeksikan Umumkan Cawapres Anies Baswedan pada Juli

Paling lambat sebulan sebelum pendaftaran capres-cawapres, Koalisi Perubahan sudah menemukan siapa pendamping Anies Baswedan.


Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

5 hari lalu

Mantan Wapres Jusuf Kalla saat melakukan wawancara khusus dengan Tempo di kediamannya yang berada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Februari 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Usulkan Nama Cawapres ke Anies Baswedan, Jusuf Kalla: Cocoknya yang Menambah Suara

Jusuf Kalla ikut mengusulkan nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Dia menyebut nama itu punya elektabilitas sehingga bisa tambah suara.


Anies Baswedan dan AHY Mengaku Selalu Dekat Dari Dulu

5 hari lalu

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024, Jumat, 24 Maret 2023. TEMPO/Ima Dini Syafira
Anies Baswedan dan AHY Mengaku Selalu Dekat Dari Dulu

Anies Baswedan mengatakan hubungannya dengan AHY memang apa adanya, dan secara historis keduanya memang dekat.