Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Breaking News: Kemenkumham Tolak KLB Demokrat

image-gnews
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tolak kepengurusan KLB Demokrat

"Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang tanggal 5 Maret 2021, ditolak," ujar Menkumham Yasonna Laoly dalam konferensi pers daring, Rabu, 31 Maret 2021.

Sebab, kata Yasonna, dari hasil pemeriksaan dan verifikasi Kemenkuham masih terdapat beberapa kelengkapan dokumen yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD dan DPC yang datang tidak disertai mandat Ketua DPD dan DPC.

Sebelumnya, beberapa politikus partai berlambang bintang mercy tersebut menggalang KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, pada awal Maret 2021. Hasil kongres memutuskan Moeldoko sebagai ketua umum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam beberapa kesempatan, Moeldoko menolak disebut merebut Demokrat. Ia mengatakan tidak pernah mengemis jabatan. "Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan, apalagi menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan," katanya.

Menurut Moeldoko, dia konsisten dan rela mempertaruhkan diri untuk membela Pancasila dan Merah Putih. Dia mengatakan bakal berdiri untuk memimpin meruntuhkan siapa pun yang berusah merusak ke-Indonesiaan. "Saya konsisten, saya rela mempertaruhkan leher saya untuk terus menegakkan Pancasila dan berkibarnya Merah Putih," ucap Moeldoko soal tudingan merebut partai lewat KLB Demokrat.

Baca juga: Demokrat Tuding Kubu Moeldoko Gunakan Buzzer

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Moeldoko Sebut Korea Selatan Bisa Jadi Negara Investor Terbesar Kelima di Indonesia, Ini Sebabnya

47 menit lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Korea Selatan Bisa Jadi Negara Investor Terbesar Kelima di Indonesia, Ini Sebabnya

Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Moeldoko memprediksi Korea Selatan masuk lima besar negara investor di Indonesia pada 2025.


Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham

2 hari lalu

Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham

Komitmen Badan Pengembangan SDM Hukum dan HAM Menciptakan ASN Kemenkumham Yang Unggul Berkelas Dunia


Suara Partai Politik Soal Firli Bahuri Tersangka, Begini Kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI

5 hari lalu

Komisi III DPR secara aklamasi memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu, sarat kontroversi dalam pemilihan Capim KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menggelar konferensi pers tentang pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan di KPK. Menurutnya, Kepala Polda Sumatera Selatan itu tercatat melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK. Firli terakhir menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 18.226.424.386. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suara Partai Politik Soal Firli Bahuri Tersangka, Begini Kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI

Sejumlah partai politik turut menanggapi ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka. Begini kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI.


Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat melantik Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Adapun Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Karier Agus pun cukup moncer, terutama setelah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 atau bertepatan saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

Perjalanan kepemimpinan Panglima TNI selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, dari Moeldoko hingga Jenderal Agus Subiyanto.


Siapa Plt Ketua KPK Jika Firli Bahuri Diberhentikan Sementara? Ini Kata Moeldoko

6 hari lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 20 November 2023. Ketua KPK Firli Bahuri mengadakan jumpa pers dengan media sebelum melaksanakan pemeriksaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. TEMPO/Magang/Joseph
Siapa Plt Ketua KPK Jika Firli Bahuri Diberhentikan Sementara? Ini Kata Moeldoko

Presiden Jokowi telah menerima surat penetapan Firli Bahuri sebagai tersangka dari Polda Metro Jaya.


Anies Baswedan Sebut Alasannya Pilih Cak Imin sebagai Cawapres di Depan Aliansi Mahasiswa Jawa Timur

7 hari lalu

Anies Baswedan dalam acara Diskusi dan Diseminasi Mahasiswa Jawa Timur untuk Negeri di DBL Arena, Graha Pena, Surabaya, Rabu, 22 November 2023. TEMPO/Reno Eza Mahendra
Anies Baswedan Sebut Alasannya Pilih Cak Imin sebagai Cawapres di Depan Aliansi Mahasiswa Jawa Timur

Anies Baswedan sebut alasannya memilih Cak Imin sebagai cawapresnya pada Pilpres 2024 di depan ribuan mahasiswa, Aliansi Mahasiswa Jawa Timur.


Perjalanan Karir Firli Bahuri hingga Menjadi Tersangka, Pernah Menjabat Asisten Sespri SBY

7 hari lalu

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 20 November 2023.  Firli mengaku tidak akan mundur meskipun dirinya diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). TEMPO/Magang/Joseph.
Perjalanan Karir Firli Bahuri hingga Menjadi Tersangka, Pernah Menjabat Asisten Sespri SBY

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pemerasan Syahrul Yasin Limpo. Pernah menjadi asisten Sespri SBY.


Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Jalani Seleksi Kompetensi

8 hari lalu

Perebutkan 1.563 Formasi, Calon PPPK Kemenkumham Jalani Seleksi Kompetensi

Kementerian Hukum dan Ham membuka lowongan bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).


Pemerintah Beri Tenggat Naturalisasi Anak Berkewarganegaraan Ganda pada Mei 2024

9 hari lalu

Ilustrasi paspor. shutterstock.com
Pemerintah Beri Tenggat Naturalisasi Anak Berkewarganegaraan Ganda pada Mei 2024

Kemenkumham memberikan tenggat waktu naturalisasi hingga 21 Mei 2023 bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang ingin kembali jadi WNI.


Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi Insitiatif, PKS Menolak

9 hari lalu

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi Insitiatif, PKS Menolak

Sidang Paripurna DPR RI menyepakati RUU Pilkada menjadi inisiatif dewan. Fraksi PKS menyatakan menolak RUU inisiatif tersebut.