Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Tuding Kubu Moeldoko Pakai Buzzer untuk Serang Partai

image-gnews
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat KLB Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. KLB telah menetapkan Moeldoko menjadi ketua umum Partai Demokrat lewat KLB tersebut pada Jumat siang. ANTARA/Endi Ahmad
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Kamhar Lakumani menuding Moeldoko mencoba cara kotor menggunakan para pendengung (buzzer) untuk menyerang partainya dengan isu ideologi.

Kamhar menyebut ada penggiringan opini yang dilakukan secara sistematis dan terbaca dengan jelas. "Moeldoko mencoba cara-cara kotor yang menggunakan buzzer untuk menyerang Partai Demokrat dengan isu ideologi," kata Kamhar dalam keterangannya, Senin, 29 Maret 2021.

Moeldoko sebelumnya menyebut adanya pergeseran ideologi di Partai Demokrat. Dia berdalih hal tersebut menjadi pertimbangannya untuk menerima pinangan menjadi ketua umum partai berlambang bintang mercy itu.

Menurut Kamhar, pernyataan Moeldoko tentang adanya pergeseran ideologi itu adalah pepesan kosong. Dia mengatakan pernyataan itu justru bisa menimbulkan tanda tanya besar bagi publik.

"Moeldoko ini makhluk dari planet mana? Hanya karena ambisi dan syahwat politik yang tak terbendung hingga kembali membangun fitnah, namun naif," ujar Kamhar.

Kamhar mengatakan ideologi Partai Demokrat adalah nasionalis relijius yang memperhatikan aspek nasionalisme, humanisme, dan pluralisme yang bertujuan mewujudkan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dia juga menyebut Demokrat partai yang berasaskan Pancasila dan inklusif tanpa membedakan suku, agama, ras, profesi, jenis kelamin, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Demokrat, kata dia, memiliki doktrin Tri Pakca Gatra Praja yang mengandung arti adanya tiga kehendak kuat yang mewujud dalam trilogi perjuangan partai, yaitu demokrasi, kesejahteraan, dan keamanan. "Inilah yang menjadi DNA politik Partai Demokrat," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kamhar juga menyinggung saat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menjadi presiden dan Demokrat menjadi partai penguasa selama 10 tahun. Ia mengklaim ketika itu tak pernah sekali pun ada perbenturan atau isu ideologi yang mengemuka, apalagi sampai memecah belah bangsa.

Kamhar mengatakan narasi Moeldoko mungkin efektif pada operasi terhadap ormas kegamaan yang rentan dan sensitif dengan isu ideologi, tetapi tak relevan untuk diterapkan pada Partai Demokrat. "Ada justifikasi yang kuat secara historis dan empiris yang membuat tuduhan ini hanya mungkin dilakukan oleh orang tolol terhadap Partai Demokrat," ujar dia.

Kamhar menyebut Moeldoko tak mencermati komposisi pada kepengurusan DPP Demokrat, termasuk pimpinan-pimpinan partai di daerah yang beragam. Ia berujar pengurus dan pimpinan di daerah mengakomodasi keberagaman agama, etnis, profesi, jenis kelamin, suku, dan sebagainya.

Di belakang kepengurusan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kata Kamhar, banyak perwira-perwira menengah yang hijrah dari TNI ke politik. Ia menyebut hal itu karena kecintaan mereka kepada NKRI. "Sifat kesatria dan keperwiraannya masih terjaga, belum terkontaminasi kepentingan praktis seperti Moeldoko," kata Kamhar.

Baca juga: Moeldoko Sebut Ada Pertarungan Ideologis di Demokrat Menjelang 2024

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

1 hari lalu

Seorang warga memperlihatkan dua lembar daun kratom atau daun purik jenis tulang merah di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, Minggu 13 September 2020. Tanaman kratom (mitragyna speciosa) memiliki tiga jenis varian yaitu tulang merah (Red Vein), tulang hijau (Green Vein) dan tulang putih (White Vein) tersebut menjadi komoditas pertanian unggulan di daerah setempat. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/pras.
Seluk Beluk Pemerintah Godok Tata Kelola Tanaman Kratom: Mau Dibawa ke Mana?

Sepanjang Januari-Mei 2023, nilai ekspor kratom Indonesia tumbuh 52,04 persen menjadi US$7,33 juta.


Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

1 hari lalu

Beby Tsabina dan Rizki Natakusumah menikah pada Ahad, 23 Juni 2024. Foto: Instagram Bebi Tsabina
Beby Tsabina Menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY Jadi Saksi

Beby Tsabina resmi menikah dengan Rizki Natakusumah, AHY dan Ahmad Muzani dipercaya sebagai saksi nikahnya.


Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

1 hari lalu

Daun Kratom (wikipedia)
Mengenal Efek Daun Kratom, Apa Alternatif Tanaman Penggantinya?

BNN menyatakan kratom memiliki efek samping yang membahayakan, terlebih bila penggunaannya tidak sesuai takaran.


3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

2 hari lalu

Logo Partai Demokrat
3 Pertimbangan Demokrat Beri Surat Tugas ke Deny Widyanarko di Pilkada Kediri

Diperkirakan pada pertengahan Juli 2024 sudah ada keputusan rekomendasi dukungan dari Demokrat.


Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

3 hari lalu

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus pemerasan rehadap Mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa 17 Oktober 2023. Seusai melakukan pemeriksaan terkait kasus pemerasan, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menyinggung mengenai pertemuan antara Ketua KPK, Firli Bahuri dengan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo. Ketentuan pimpinan KPK tidak boleh menemui pihak yang berhubung dengan suatu perkara pertemuan, hal ini Tercantum dalam Pasal 36 dan 65 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Korupsi. TEMPO/Magang/Joseph
Eks Komisioner KPK Heran Ada Menteri Anggap OTT Hambat Investasi

Tugas KPK tentu bukan hanya pencegahan, tetapi juga penindakan, contohnya operasi tangkap tangan atau OTT


Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

4 hari lalu

Deklarasi koalisi Partai Gerindra, PKB, dan Demokrat dalam Pilkada Kabupaten Bekasi di Hotel Holiday Inn Cikarang, Rabu. ANTARA/Pradita Kurniawan Syah
Gerindra, PKB, dan Demokrat Resmi Berkoalisi di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi

Koalisi Gerindra, PKB, dan Demokrat belum menyebutkan kandidat yang akan diusung di Pilkada 2024 Kabupaten Bekasi.


Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

4 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ditemui di Gedung KSP, Istana Kepresidenen Jakarta, Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Istana Sebut Harun Masiku Mustinya Bisa Ditangkap dalam Waktu Dekat

Moeldoko enggan mengelaborasi saat ditanya apakah Presiden Jokowi mengetahui Harun Masiku dapat ditangkap dalam waktu dekat.


Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

4 hari lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Kratom, Tanaman yang Disebut Mengandung Narkotika
Jokowi Bahas Legalisasi Kratom, Akan Diputuskan Termasuk Narkotika atau Bukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyelenggarakan rapat terbatas membahas mengenai rencana legalisasi kratom. Akan dipastikan masuk narkotika atau bukan.


Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

4 hari lalu

Tim hukum Sekjen PDI-Perjuangan Hasto Kristyanto, Rony Talapessy dan tim mendatangi Komnas HAM di Menteng, Jakarta, Rabu, 12 Juni 2024. Kedatangan mereka melaporkan atas penyitaan ponsel milik Hasto yang dilakukan oleh penyidik KPK, sebelumnya Rony juga melaporkan ke Dewas KPK karena hal tersebut yang dinilai tidak benar, mengingat Hasto diperiksa sebagai saksi kasus Harun Masiku. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Moeldoko Klaim Tak Ada Arahan Istana dalam Proses Hukum Hasto PDIP

Hasto diperiksa KPK pada Senin 10 Juni 2024 dalam kasus dugaan suap Harun Masiku.


Kans Ahmad Luthfi Diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jateng

4 hari lalu

Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut melepas Presiden Joko Widodo bertolak menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo, Kabupaten Boyolali, pada Rabu, 19 Juni 2024. Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Kepala Negara lepas landas sekitar pukul 15.10 WIB. Foto Sekretariat Presiden
Kans Ahmad Luthfi Diusung Koalisi Indonesia Maju di Pilgub Jateng

Nama Kapolda Jateng Ahmad Luthfi mencuat di internal Koalisi Indonesia Maju. Lantas, bagaimana kansnya?