Menteri Trenggono; Rehabilitasi Mangrove di NTB Sebelum Lebaran

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke tempat pembibitan (nursery) mangrove di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono saat melakukan kunjungan kerja ke tempat pembibitan (nursery) mangrove di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB.

    INFO NASIONAL – Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP), Sakti Wahyu Trenggono menargetkan penanaman 56 hektare mangrove sebelum Hari Raya Idul Fitri Tahun 2021 ini di Nusa Tengara Barat (NTB). Hal ini disampaikannya saat kunjungan kerja ke tempat pembibitan (nursery) mangrove di Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, NTB beberapa waktu lalu.

    “Saya hadir di sini sebagai bentuk perhatian terhadap lingkungan. Mangrove sangat berperan penting dalam kehidupan, mangrove merupakan penyerap karbon yang baik. Sebelum lebaran kami akan tanam 56 hektare mangrove di NTB dengan menggunakan bibit dari nursery ini,” ujar Menteri Trenggono.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL), Tb Haeru Rahayu saat mendampingi MKP menerangkan bahwa Indonesia memiliki luas hutan mangrove 3.300.000 hektare atau 21 persen dari luas hutan mangrove di dunia, namun kondisinya mengalami penurunan. Data satu peta mangrove mencatat 637.624 ha (19,26 persen) dalam kondisi kritis atau penutupan tajuk kurang dari 60 persen.

    “Rehabilitasi mangrove merupakan salah satu cara untuk memulihkan vegetasi mangrove di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mangrove juga dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dari abrasi, intrusi air laut, meminimalisir dampak dari bencana alam dan dampak perubahan iklim,” kata Tebe.

    “Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Program Padat Karya Penanaman Mangrove (PKPM) dilaksanakan sejak September 2020 dengan target penanaman mangrove seluas 15.000 hektare. Kegiatan PKPM ini melibatkan lebih dari 35 ribu orang atau bila dihitung dengan jumlah hari orang kerja (HOK) akan mencapai lebih dari 1,5 juta HOK,” ujar Tebe melanjutkan.

    Kegiatan rehabilitasi mangrove menjadi program KKP yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2000. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, rehabilitasi mangrove menjadi program prioritas KKP dengan target penanaman mangrove seluas 1.800 hektare dengan rincian tahun 2020 seluas 200 hektare dan tahun 2021-2024 masing-masing 400 hektare.

    Namun sejak masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020, pemerintah menambah target luasan penanaman mangrove melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan padat karya sehingga untuk pada 2020 KKP telah melaksanakan penanaman mangrove seluas 449 hektare dari 200 hektare yang ditargetkan. Sedangkan di tahun 2021, KKP berencana menanam mangrove seluas 2.400 hektare.

    Sejak tahun 2016, KKP bekerjasama dengan Kelompok Masyarakat Pengelola Ekowisata Mangrove Bagek Kembar untuk pemeliharaan ekosistem mangrove dan mengembangkannya menjadi ekowisata pilihan di Sekotong, Lombok Barat. Hingga tahun ini, Bagek Kembar telah memiliki beberapa kegiatan ekowisata unggulan berupa program adopsi mangrove, pengamatan burung, penginapan, kuliner hingga penelitian.

    “KKP telah berpartisipasi dalam pengembangan ekowisata Bagek Kembar dengan penanaman 120.000 bibit mangrove seluas 12 Ha, pembangunan menara pandang, pondok informasi dan gazebo,” ucap Tebe.

    Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Muhammad Yusuf menjelaskan pada tahun 2020, KKP telah melakukan kegiatan pembibitan atau nursery mangrove di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 500.000 bibit mangrove dengan melibatkan 150 orang tenaga kerja dan 4.500 HOK.

    “Pada tahun 2021, KKP menargetkan kegiatan penanaman mangrove di NTB seluas 56 hektare dengan jumlah bibit yang ditanam sebanyak 233.300 bibit dan melibatkan tenaga kerja sebanyak 210 orang dan 2.041 HOK dan lokasi penanaman mangrove di NTB akan dilakukan di Kab. Lombok Barat, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu dan Kab. Bima,” tutur Yusuf.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarik Ulur Vaksin Nusantara Antara DPR dan BPOM

    Pada Rabu, 14 April 2020, sejumlah anggota DPR disuntik Vaksin Nusantara besutan mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto