"

Menteri Yasonna Sebut Berkas KLB Demokrat Belum Lengkap

Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Saat ditetapkan, Moeldoko belum hadir dan hanya memberikan pernyataan lewat sambungan telepon. ANTARA/Endi Ahmad
Moeldoko menyampaikan pidato perdana saat Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di The Hill Hotel Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021. Saat ditetapkan, Moeldoko belum hadir dan hanya memberikan pernyataan lewat sambungan telepon. ANTARA/Endi Ahmad

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan berkas KLB Demokrat belum lengkap. 

Menurut Yasonna, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar telah mengirim surat kepada pihak Kongres Luar Biasa (KLB) untuk melengkapi berkas.

"Kami sudah teliti, Dirjen AHU sudah kirimkan surat, ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," kata Yasonna di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Ahad, 21 Maret 2021.

Yasonna mengatakan Dirjen AHU melaporkan perkembangan itu kepada dirinya pada Jumat, 19 Maret. Panitia KLB diberikan waktu selama satu pekan untuk menyerahkan berkas-berkas kelengkapan kepada Kemenkumham.

"Kami kan punya waktu tujuh hari, maka kami beri waktu, mungkin Senin (atau) Selasa diberikan kepada kami," ujar Yasonna.

Yasonna mengatakan Kementeriannya kini menunggu kelengkapan berkas tersebut. Jika lengkap, kata dia, Kemenkumham akan memproses dokumen-dokumen pendaftaran itu. "Jika tidak (lengkap) ya kami ambil keputusan," ucap politikus PDI Perjuangan ini.

Yasonna enggan merinci dokumen apa saja yang belum lengkap dari berkas pendaftaran hasil KLB itu. Namun dia menegaskan Kemenkumham akan meneliti berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan kesesuaian pelaksanaan KLB dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Yasonna mengatakan substansi yang akan dinilai ialah persyaratan KLB berdasarkan permintaan dari dua pertiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan setengah Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Ihwal izin Majelis Tinggi Partai Demokrat, Yasonna menyebut hal itu masih dapat diperdebatkan.

"Persyaratan dua pertiga untuk DPD, setengah DPC. Ada izin Majelis Tinggi, itu debatable lah. Tapi yang substansi itu tadi kami cek," ucap Yasonna.

Demokrat kubu Moeldoko sebelumnya menyerahkan berkas pendaftaran pada Senin lalu, 15 Maret 2021. Juru bicara KLB Demokrat , Muhammad Rahmad mengatakan berkas-berkas yang didaftarkan di antaranta dasar hukum pelaksanaan KLB, bukti keabsahan KLB Demokrat Deli Serdang, dan hasil KLB. "Total berkas dan dokumen pendukung ada dua kontainer," ucap Rahmad pada Rabu lalu, 17 Maret 2021.

Baca juga: Yasonna Minta AHY dan SBY Tak Asal Serang Pemerintah Soal KLB Demokrat








Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

19 menit lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin jalannya sidang pengujian materiil UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan agenda pembacaan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 31 Januari 2023. Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan uji materiil Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait pernikahan beda agama yang diajukan pemohon Ramos Petege, seorang Katolik yang hendak menikahi seorang perempuan beragama Islam. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Demokrat Vs PDIP Soal Ketua MK Anwar Usman Masih Adik Ipar Jokowi

Demokrat berpesan agar Anwar Usman tidak manut kekuasaan. Sementara PDIP menegaskan tak akan ada konflik kepentingan, kendati Anwar masih ipar Jokowi.


Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

18 jam lalu

Logo Partai Demokrat
Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi tudingan perihal kecurangan dalam pelaksanaan pemilu era kepimpinan SBY


Politikus Demokrat Prediksi Deklarasi Koalisi Perubahan Tak akan Digelar Sebelum Ramadan

20 jam lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyapa kader dan simpatisan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus Demokrat Prediksi Deklarasi Koalisi Perubahan Tak akan Digelar Sebelum Ramadan

PKS memproyeksikan deklarasi Koalisi Perubahan bisa dilakukan sebelum Ramadan alias 23 Maret 2023.


Hadiri Acara PKS, Anies Baswedan: Mendatangkan Orang dengan Rupiah Memang Mudah

1 hari lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung PKS Anies Baswedan (tengah) saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Pemilu tahun 2024 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hadiri Acara PKS, Anies Baswedan: Mendatangkan Orang dengan Rupiah Memang Mudah

Anies Baswedan mengatakan antusiasme kader PKS sangat tinggi.


Soal Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan, Khofifah: Terima Kasih

1 hari lalu

Gubernur Anies Baswedan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pasokan beras di Kabupaten Ngawi/Facebook Anies Baswedan
Soal Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan, Khofifah: Terima Kasih

Khofifah Indar Parawansa hanya sedikit berkomentar soal kabar yang menyebutkan dirinya mendapatkan tawaran untuk mendampingi Anies Baswedan.


3 Alasan Koalisi Perubahan Belum Deklarasi Bersama Dukung Anies Baswedan

3 hari lalu

(ki-ka) Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra, Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan Sudirman Said, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Al Muzzammil Yusuf, Jubir PKS Pipin Sopian, Jubir PKS M Kholid berfoto bersama saat deklarasi capres Partai PKS di kawasan Soewarna, Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin, 30 Januari 2023. PKS secara resmi bergabung dalam Koalisi Perubahan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat untuk mengusung Anies Baswedan menjadi capres di pilpres 2024. ANTARA FOTO/Fauzan
3 Alasan Koalisi Perubahan Belum Deklarasi Bersama Dukung Anies Baswedan

Jubir Demokrat Herzaky mengungkapkan ada sejumlah pertimbangan Koalisi Perubahan belum deklarasi bersama dukungan Anies Baswedan Capres 2024


Anies Baswedan Beri Kode Koalisi Perubahan Tambah Anggota : Tidak Lama Lagi Ada Parpol Keempat

4 hari lalu

Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. FoTo dok: Sudirman Said
Anies Baswedan Beri Kode Koalisi Perubahan Tambah Anggota : Tidak Lama Lagi Ada Parpol Keempat

Anies Baswedan memberi sinyal adanya tambahan anggota dalam Koalisi Perubahan.


Moeldoko Siapkan 42 Tenaga Ahli Jadi Juru Bicara Kantor Staf Presiden

4 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat menjelaskan kasus penipuan dengan modus mengatasnamakan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin di Kantor KSP, Jakarta Pusat, Rabu, 6 April 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Siapkan 42 Tenaga Ahli Jadi Juru Bicara Kantor Staf Presiden

Moeldoko menekankan bahwa KSP selalu siap mendiseminasikan kerja-kerja pemerintah kepada masyarakat di ruang-ruang publik.


Alasan PKS Sebut PDIP Sebagai Kubu Penentu di Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri saat memberikan sambutan pada puncak Peringatan HUT Ke-50 PDIP di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa 10 Januari 2023. ANTARA/HO-DPP PDI Perjuangan
Alasan PKS Sebut PDIP Sebagai Kubu Penentu di Pilpres 2024

Selain Koalisi Perubahan, PKS menyebut PDIP sebagai kubu penentu di Pilpres 2024. Apa alasannya?


PKS Sebut Koalisi Perubahan dan PDIP Jadi Game Changer di Pemilu 2024

5 hari lalu

Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. FoTo dok: Sudirman Said
PKS Sebut Koalisi Perubahan dan PDIP Jadi Game Changer di Pemilu 2024

Koalisi Perubahan dan PDIP dinilai bisa menjadi Game Changer dalam Pemilu 2024 karena sama-sama telah memiliki tiket untuk mengusung presiden.