KPK Geledah Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Bandung Barat

Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Bandung Barat pada Kamis, 18 Maret 2021.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi barang tanggap darurat Covid-19 di Kabupaten Bandung Barat. “Kegiatan masih berlangsung, perkembangan selanjutnya akan kami informasikan kembali,” kata Pelaksana tugas juru bidara KPK Ali Fikri, Kamis, 18 Maret 2021.

Sebelumnya, lembaga ini juga menggeledah Kantor Dinas PUPR Bandung Barat, kantor CV Bintang Pamungkas, CV Sentral Sayuran Garden City dan rumah kediaman dari pihak terkait.

Dari keempat lokasi, KPK membawa sejumlah barang bukti. Di antaranya dokumen dan barang bukti elektronik. Barang bukti itu akan divalidasi untuk kemudian dilakukan penyitaan secara resmi. "Guna melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud," kata dia.

Ali mengakui lembaganya tengah melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi di Dinas Sosial Bandung Barat. Penyidikan ini dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat Covid-19.

KPK belum bisa menjelaskan detail kasus dan pihak yang menjadi tersangka di kasus ini. Pengumuman tersangka akan dilakukan saat tim penyidik menangkap atau menahan.

Baca juga: Ada Penggeledahan Oleh KPK, ASN Pemkab Bandung Barat Tak Boleh Ke mana-mana






Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

3 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.


Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

3 jam lalu

Paulus Waterpauw Minta KPK Tak Izinkan Lukas Enembe Berobat ke Luar Negeri, Ini Alasannya

Paulus Waterpauw mengusulkan ke KPK untuk tidak memberi izin Gubernur Papua Lukas Enembe untuk berobat ke luar negeri.


Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

6 jam lalu

Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara Putri Candrawathi, Bolehkah Advokat Menolak Klien?

Publik mendesak eks Jubir KPK, Febri Diansyah, mengundurkan diri jadi pengacara Putri Candrawathi. Apakah kuasa hukum diperbolehkan menolak klien?


Turnamen Golf Indonesian Masters Kembali Bergulir, Total Hadiah Meningkat

7 jam lalu

Turnamen Golf Indonesian Masters Kembali Bergulir, Total Hadiah Meningkat

Turnamen golf Indonesian Masters 2022 akan diadakan 1-4 Desember 2022. Terakhir diadakan pada 2019.


Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

7 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

8 jam lalu

KPK Periksa Sejumlah Pejabat dan Karyawan Unila dalam Kasus Suap Rektor

KPK memeriksa sejumlah pejabat dan karyawan Universitas Lampung (Unila) terkait tindak pidana suap yang melibatkan mantan Rektor Unila Karomani


KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

9 jam lalu

KPK Segera Panggil Kembali Gubernur Papua Lukas Enembe

Lukas Enembe ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Papua.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

10 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

10 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

11 jam lalu

Lukas Enembe Mangkir Panggilan KPK, Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan?

Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan Gubernur Papua Lukas Enembe harus kooperatif dan memenuhi panggilan KPK.