Golkar Minta Menkumham Ajak Bicara Praktisi Hukum Sebelum Bahas RKUHP

Adies Kadir, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar, Adies Kadir, meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berbicara dengan pelbagai pihak sebelum memulai kembali pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHP). Adies mengatakan hingga kini masih ada sejumlah pihak yang mempersoalkan RKUHP, terutama dalam kaitannya dengan undang-undang lex specialis.

"Apakah tidak perlu sebelum kita memulai itu, kita lakukan pembicaraan dengan semua para pihak, termasuk dengan para praktisi-praktisi hukum," kata Adies dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan Menkumham pada Rabu, 17 Maret 2021.

Adies mengatakan sejumlah poin dalam RKUHP masih menjadi perdebatan di masyarakat. Misalnya pasal-pasal yang beririsan dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, dan lainnya.

"Memang ini kan banyak UU spesialis di situ. Hal ini memang perlu dibicarakan sekali lagi," kata Adies.

Baca: Anggap RKUHP Sudah Final, Arteria Dahlan ke Yasonna: Jangan Gentar Pak

Dia sekaligus menanggapi pernyataan anggota Komisi III dari PDI Perjuangan, Arteria Dahlan yang menilai RKUHP sudah final. Arteria mengatakan DPR tak menganggap ada masalah dengan 14 poin substansi RKUHP yang menurut Menkumham masih menjadi perdebatan di masyarakat.

"Kemarin ada permasalahan yang dimainkan oleh elite tertentu di saat rakyat masih terbutakan sehingga gagal kita ini semua," ujar Arteria.

Arteria pun meminta pemerintah tak gentar untuk segera merampungkan pembahasan RKUHP tersebut. "Jadi kami mohon jangan gentar, Pak."

Adies Kadir mengatakan, kenyataannya masih banyak polemik di masyarakat terkait dengan RKUHP. Maka dari itu dia meminta pemerintah membicarakannya dengan para akademisi dan praktisi hukum agar tak ada lagi polemik yang berkembang saat pembahasan RKUHP dilanjutkan.

Menanggapi usul ini, Yasonna mengatakan perdebatan ihwal RKUHP tak hanya berasal dari masyarakat. Menurut dia, di antara kementerian/lembaga pemerintah pun awalnya mempersoalkan potensi bertabrakannya pasal-pasal dalam RKUHP dengan UU lex specialis.

"Kita kan sudah sangat sepakat KUHPidana ini masternya, dia sebagai lex generalis. Kalau memang ada UU khusus pastilah menyampingkan ketentuan-ketentuan (dalam RKUHP) ini," ujar Yasonna.

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan lembaga-lembaga pemerintah yang sempat mempersoalkan RKUHP di antaranya Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Namun ia menyebut para pihak itu kini sudah memiliki pemahaman yang sama setelah mendapat penjelasan Kemenkumham.

Adapun ihwal masih adanya ahli hukum yang berpendapat lain soal RKUHP, Yasonna menganggapnya lazim saja. "Kadang-kadang biasalah ahli hukum, kalau enggak berbeda pendapat ya bukan ahli hukum, itu ahli yang lainlah, kira-kira begitu," kata Yasonna.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

14 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

15 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

17 jam lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

17 jam lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

20 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

22 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

22 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

2 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.