Pastikan Ada Putusan soal Demokrat, Yasonna: Jika Masih Berselisih ke Pengadilan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. PKKMB online. Senin 14/09/2020.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan mengambil keputusan terkait polemik Partai Demokrat. Yasonna mengatakan Kementeriannya saat ini telah menerima berkas hasil Kongres Luar Biasa Partai Demokrat Deli Serdang dan akan mulai mempelajari dokumen permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB itu.

"Sekarang dalam tahap penelitian berkas," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2021.

Yasonna mengatakan Kementerian bakal merujuk peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga partai untuk menilai dokumen pelaksanaan KLB. Jika dokumen hasil KLB tidak lengkap, pemerintah akan mempersilakan pihak pendaftar untuk melengkapi.

"Kalau mereka tidak bisa melengkapi misalnya, kalau bisa melengkapi lain lagi cerita kan begitu. Kita lihat saja," kata Yasonna.

Di sisi lain, Yasonna berujar pihaknya pun telah menerima surat dan berkas-berkas dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ia mengatakan berkas-berkas itu akan diperiksa dan dibandingkan untuk menilai mana yang absah.

"Misal pengurus, benar enggak ini pengurusnya. Karena kami diberikan surat juga dari pihak AHY nanti kami cross-check aja dari SK (Surat Keputusan) yang ada," ucap dia.

Baca: Jhoni Allen Masih Hadir di DPR, Demokrat Kubu AHY: Seharusnya Status Quo

Yasonna pun memastikan Kementerian akan mengambil keputusan terkait dualisme kepengurusan Partai Demokrat ini. Padahal, jika merujuk Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebenarnya mengatur konflik internal semestinya diselesaikan lewat Mahkamah Partai dan jika tak rampung dapat berjenjang ke pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

Saat ditanya perihal ini, Yasonna mengatakan pihaknya harus melayani surat dan berkas pendaftaran yang telah masuk. Ia berpendapat langkah hukum ke pengadilan dapat ditempuh jika kedua pihak masih berselisih setelah Kemenkumham mengambil keputusan.

"Kalau sudah saya ambil keputusan masih berselisih lagi ya mereka yang bertempur di pengadilan, kan begitu mekanismenya," kata politikus PDI Perjuangan ini. 

Yasonna mengatakan Kemenkumham bakal segera mengambil keputusan terkait kisruh Demokrat ini, tetapi tak merinci kapan waktunya. "Kami harapkan cepat, lah, supaya jangan berlarut-larut. Biarkan kami kerja dulu."

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebelumnya mengatakan konflik Demokrat semestinya diselesaikan lewat pengadilan negeri. Pemerintah, kata dia, mestinya tak mengesahkan apa pun jika masih terjadi konflik di internal partai terkait. "Artinya pemerintah harus terima bersih, itulah netralitas yang sudah ditentukan oleh Undang-undang," kata Jimly dalam wawancara dengan Tempo pada Rabu lalu, 10 Maret 2021.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

12 jam lalu

PKS Ungkap AHY dan Khofifah Bisa Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024

Menurut PKS lumbung suara terbesar Anies Baswedan ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera, dan Banten. Pasangannya harus kuat di Jateng dan Jatim.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

1 hari lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

1 hari lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

1 hari lalu

Setelah NasDem, Relawan Anies Yakin PKS dan Demokrat Bakal Menyusul Deklarasi

Relawan Anies, Sekretariat Kolaborasi Indonesia yakin akan ada partai susulan yang segera mendeklarasikan dukungan terhadap Anies sebagai capres


Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

2 hari lalu

Indonesia Terancam Resesi, Stok 9 Pangan Strategis di DKI Jakarta Aman hingga Februari 2023

Sembilan pangan strategis itu di antaranya beras, daging ayam, daging sapi, dan minyak goreng.


Kelompok HAM: Israel Menahan 800 Warga Palestina Tanpa Pengadilan

2 hari lalu

Kelompok HAM: Israel Menahan 800 Warga Palestina Tanpa Pengadilan

Israel menahan hampir 800 warga Palestina tanpa pengadilan atau tuntutan, jumlah tertinggi sejak 2008, sebuah kelompok hak asasi Israel melaporkan


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

2 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

2 hari lalu

Partai Demokrat Ungkap Kedekatan Anies Baswedan dengan AHY

AHY disebut-sebut bakal disodorkan menjadi cawapres oleh Partai Demokrat untuk mendampingi Anies Baswedan.


Surya Paloh Yakin PKS dan Demokrat Bersatu Usung Anies Baswedan Capres 2024

2 hari lalu

Surya Paloh Yakin PKS dan Demokrat Bersatu Usung Anies Baswedan Capres 2024

Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkapkan hubungan dengan PKS dan Demokrat baik dan semakin dekat. Menurut dia Anies Baswedan yang terbaik.


NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

2 hari lalu

NasDem Serahkan Pemilihan Cawapres kepada Anies Baswedan

Surya Paloh mengatakan akan menyerahkan pilihan cawapres kepada Anies Baswedan