Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Haris Azhar Beri Saran ke AHY soal Politik New Age untuk Hadapi Moeldoko

image-gnews
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya bertemu dengan Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar dan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat pada Jumat siang, 12 Maret 2021. Istimewa.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan jajarannya bertemu dengan Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru Haris Azhar dan akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun di kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat pada Jumat siang, 12 Maret 2021. Istimewa.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Kantor Hukum Lokataru, Haris Azhar bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat pekan lalu, 12 Maret 2021. Haris menyambangi kantor DPP di Wisma Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat bersama akademisi Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun.

Haris mengatakan AHY menceritakan situasi Partai selepas Kongres Luar Biasa atau KLB Deli Serdang, Sumatera Utara. "Dia menyampaikan situasi partainya hari ini, soal dengan Moeldoko," kata Haris kepada Tempo, Sabtu, 13 Maret 2021.

Kepada AHY, Haris menyampaikan bahwa persoalan partainya bukan pertarungan antara mayor--pangkat AHY sebelum keluar dari militer--melawan jenderal, pangkat Moeldoko sebelum pensiun dari TNI. Menurut dia, Agus perlu merespons dengan menunjukkan bahwa persoalan ini tentang perbedaan generasi dalam politik.

"Bahwa ada yang mau melihat ini sebagai politik TNI silakan, tapi menurut saya sekarang di luar banyak anak muda bangsa ini. Ini soal new age, soal generasi baru dalam politik, dan Anda harus menunjukkan itu," kata Haris bercerita.

AHY, kata Haris, mengatakan akan bertempur habis-habisan dengan cara sebaik-baiknya. Dia pun berujar tak ada persoalan terkait itu. "Tapi tunjukin juga ini ada substansi demokrasi yang harus diselamatkan," kata Haris.

Selain bicara tentang kondisi Demokrat, kata Haris, mereka memang membicarakan ihwal situasi demokrasi dalam pertemuan tersebut. Haris mengatakan dirinya berkepentingan ada oposisi pada hari ini dan Partai Demokrat perlu memperjelas posisinya di dalam pemerintahan.

Ia berharap ada komunitas politik yang berkorespondensi dengan kelompok masyarakat sipil untuk bersuara tentang demokrasi dan hak-hak asasi yang kerap dia suarakan. Sedangkan di sisi lain, kini sudah semakin banyak masyarakat yang kian kritis terhadap pemerintah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pada titik ini saya bilang, enggak ada komunitas politik yang punya waktu, concern, tenaga lebih (untuk itu). Saya bilang, saya berharap Anda ke sana," kata Haris.

Haris mengatakan dirinya dan Ubedilah awalnya diundang untuk berbicara dalam forum diskusi publik. Namun, format pertemuan itu diubah menjadi diskusi terbatas bersama AHY dan sejumlah pengurus Demokrat. Hadir dalam pertemuan itu di antaranya politikus Demokrat Rachland Nashidik dan Jansen Sitindaon.

Menurut Haris, diskusi itu berlangsung cair selama lebih dari satu jam. AHY, kata dia, mencatat setiap masukan yang dia dan Ubedilah sampaikan.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan Haris Azhar dan Ubedilah Badrun menyampaikan banyak masukan dan dukungan kepada Partai Demokrat.

Ia membenarkan Haris menyampaikan bahwa polemik melawan Moeldoko ini bukan soal adu pangkat TNI, tetapi soal generasi. "Bang Haris menyampaikan Ketum (AHY) harus menunjukkan politik new age, politik gaya baru, gaya anak muda," kata Herzaky ketika dihubungi, Ahad, 14 Maret 2021.

Baca juga: Survei Sebut Isu Demokrat Kerek Nama AHY di Bursa Capres

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

1 hari lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

2 hari lalu

Susanti Dewayani Daftar ke Partai Demokrat di Pilkada Pematangsiantar

Wali Kota Pematangsiantar, Susanti Dewayani, menyerahkan formulir pendaftaran sebagai Calon Wali Kota Pematangsiantar ke Partai Demokrat


Sejumlah Nama Ini Batal Daftar di Pilkada Jakarta 2024 lewat Jalur Independen

3 hari lalu

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, bersama Anggota KPU DKI, Astri Megatari, ketika ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat, 10 Mei 2024. TEMPO/Defara
Sejumlah Nama Ini Batal Daftar di Pilkada Jakarta 2024 lewat Jalur Independen

Hingga tenggat penyerahan dokumen lewat jalur independen, sejumlah nama ini belum mendaftarkan diri untuk ikut kontestasi di Pilkada Jakarta.


Partai Hijau Ingin Usung Haris Azhar Jadi Cagub Jakarta Jalur Independen, Tapi Batal

4 hari lalu

Pemohon Haris Azhar hadir dalam Sidang Pengucapan Putusan Uji Materi Pasal-Pasal Pencemaran Nama Baik dan Berita Bohong di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 21 Maret 2024. Permohonan uji materi juga diajukan oleh Fatia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terkait pasal-pasal pencemaran nama baik dan berita bohong. Pasal-pasal yang diuji materi antara lain, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946; Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) UU ITE; serta Pasal 310 KUHP. Pasal-pasal tersebut dianggap melanggar prinsip nilai negara hukum yang demokratis serta hak asasi manusia, dan seringkali disalahgunakan untuk menjerat warga sipil yang melakukan kritik terhadap kebijakan pejabat publik. TEMPO/Subekti
Partai Hijau Ingin Usung Haris Azhar Jadi Cagub Jakarta Jalur Independen, Tapi Batal

Karena batal dicalonkan, Haris Azhar memilih menjadi pengacara untuk memperjuangkan hak-hak calon independen.


Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

5 hari lalu

Persawahan di Desa Banyu Asih, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang yang telah diuruk untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), Jumat, 10 Mei 2024. Foto: TEMPO/Ayu Cipta
Jeritan Warga Pantura Tangerang Kena Pembebasan Lahan PSN PIK 2, Sebut Belum Dibayar sudah Diuruk

Pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) dituding mematikan mata pencaharian petani padi dan tambak.


Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

5 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Respons Banyak Pihak Soal Jumlah Menteri Prabowo-Gibran, Mahfud Md: Terlalu Banyak yang Dijanjikan Posisi Menteri

Wacana jumlah menteri Prabowo-Gibran yang mengalami penambahan ditanggapi berbagai pihak, mulai dari Jokowi sampai Mahfud MD.


Alasan Demokrat Dukung Prabowo Tambah Kementerian

6 hari lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Alasan Demokrat Dukung Prabowo Tambah Kementerian

Menurut Demokrat selama penambahan kementerian oleh Prabowo Subianto untuk mengurus rakyat lebih banyak, maka menjadi kebijakan yang baik.


Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

7 hari lalu

Ketua DPC PKS Kota Depok Imam Budi Hartono mendampingi bacaleg mendaftar ke Kantor Sekretariat KPU Depok di Jalan Margonda No. 379, Kecamatan Beji, Depok, Senin, 8 Mei 2023. TEMPO/Ricky Juliansyah
Ditinggal Demokrat dan PPP di Pilkada Depok, PKS: Dipersilakan

PKS pernah membangun koalisi bersama Demokrat dan PPP di Pilkada Depok 2020.


Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

7 hari lalu

Logo Partai Demokrat
Demokrat Ungkap Alasan Tidak Satu Perahu Lagi dengan PKS di Pilkada Depok 2024

Ketua DPC Partai Demokrat Depok Edi Sitorus mengungkapkan alasan tidak lagi satu perahu dengan PKS pada Pilkada Depok 2024


Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

7 hari lalu

Ketua DPD Partai Golkar Kota Semarang Erry Sadewo bersalaman dengan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Semarang Suharsono, di Kantor DPD PKS Kota Semarang, Senin 6 Mei 2024. ANTARA/HO-PKS
Alasan Golkar dan PKS Berkoalisi dalam Pilkada 2024 Kota Semarang

Yoyok Sukawi mendaftar sebagai bakal calon Wali Kota Semarang ke Partai Demokrat di Pilkada 2024.