Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Curhat Sukarno ke Hamengku Buwono IX Soal Supersemar dan Penyerahan Kekuasaan

Reporter

image-gnews
Sukarno dan Soeharto
Sukarno dan Soeharto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Barangkali Presiden Sukarno tidak menyana keputusan Surat Perintah Sebelas Maret atau Supersemar yang ditandatanganinya pada 11 Maret 1966 merupakan surat sakti yang mengakhiri kekuasaannya sebagai Presiden.

Awalnya surat itu dibuat dan ditandatangani hanya untuk memberikan mandat kepada Soeharto untuk mengatasi keamanan negara akibat Pemberontakan G30S, namun Soeharto dengan sengaja menyalahartikan surat tersebut sebagai pernyataan Soekarno memindahkan jabatan kepresidenan kepadanya.

Tarzie Vittachi, wartawan asing BBC dan Newsweek yang menulis tentang G30S dari rentang waktu September 1965 sampai Supersemar Maret 1966, menulis dalam bukunya ‘The Fall of Sukarno’, dua hari sehabis penandatanganan surat perintah tersebut, tepatnya 13 Maret 1966 Soekarno memanggil Sultan Hamengku Buwono IX atau HB IX ke Istana.

Soekarno bertanya pada Sultan Yogyakarta itu, apakah HB IX juga memiliki pemikiran yang sama dengannya, bahwa Soeharto telah melampaui wewenang yang dipercayakan kepadanya ketika ia membubarkan PKI.

“Apakah Anda berpikir bahwa Suharto melampaui otoritas yang diberikan padanya ketika ia membubarkan PKI?” tanya Sukarno, seperti dikutip dari buku The Fall of Sukarno.

HB IX pun menanyakan maksud pertanyaan Sukarno itu. Menurut Sukarno, surat yang ia berikan pada Soeharto hanya meliputi masalah-masalah yang berkaitan dengan teknis, sebagai Komandan Angkatan Darat untuk mengendalikan keamanan negara. “Keputusan-keputusan politik masih hak progresif saya,” tutur Soekarno kepada Hamengku Buwono IX.

Bahkan keputusan untuk membubarkan PKI yang dilakukan Soeharto bukanlah hak Komandan Angkatan Darat itu. “Saya belum menyerahkan tempat saya sebagai Presiden kepada Suharto. Ia menerima otoritas ini dari saya. Ada lebih banyak otoritas pada sumber yang dari mana ia menerima otoritasnya,” Soekarno mengaku kepada Sultan HB IX.

Menanggapi pengakuan Sukarno tersebut, Hamengku Buwono IX mengajukan pertanyaan apakah Soekarno sudah memberitahukan hal tersebut kepada Soeharto “Bung, apakah Anda telah memberitahukan hal ini kepada Suharto?”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dilansir dari Antara, dalam kesempatannya menyampaikan pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun atau HUT ke 21 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1966, Sukarno menyatakan penolakannya terhadap anggapan Supersemar adalah surat penyerahan pemerintahan, sebagaimana pidato tersebut dituturkan ulang oleh pakar Telematika KRMT Roy Suryo Notodiprojo, saat pembukaan pameran sejarah di Lokananta Solo, Jawa Tengah,

“Surat Perintah (SP) 11 Maret itu mula-mula dan memang sejurus waktu, membuat mereka bertampik sorak-sorai kesenangan. Dikiranya SP 11 Maret adalah satu penyerahan pemerintahan, dikiranya SP 11 Maret itu satu Transfer Authentic, of Authority, padahal tidak,” kata Sukarno.

“SP 11 Maret adalah suatu perintah pengamanan, perintah pengamanan jalannya pemerintahan, pengamanan jalannya ini pemerintahan. Demikian kataku pada waktu melantik kabinet kecuali itu juga perintah pengamanan keselamatan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal,” ucap Sukarno dalam pidato tersebut.

Sementara itu di tempat dan waktu berbeda, saat ditanyai oleh koleganya ihwal Supersemar, Soeharto mengatakan apa yang dilakukannya hanya mengerjakan apa yang diperintahkan Sukarno. “Saya tidak pandai menanggapi kritik. Saya diberikan sebuah pekerjaan untuk diselesaikan dan saya akan melakukannya. Saya diharapkan membawa ketertiban di negeri ini dan saya akan memakai semua cara, baik teknis maupun politik, untuk melaksanakan tugas tersebut,” kata Soeharto.

HENDRIK KHOIRUL MUHID

Baca juga: Hari Ini 55 Tahun Lalu Presiden Sukarno Berikan Supersemar Kepada Soeharto

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mabes Polri soal Intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa ihwal Pertunjukan Satire: Silakan Dilaporkan

4 jam lalu

Kadiv Humas Polri Irjen. Pol. Shandi Nugroho memimpin apel gelar pasukan kesiapan Satgas Humas Ops Mantap Brata 2023. Operasi tersebut digelar dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, pada 16 Oktober 2023. Foto: Istimewa
Mabes Polri soal Intimidasi terhadap Butet Kartaredjasa ihwal Pertunjukan Satire: Silakan Dilaporkan

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Shandi Nugroho menyatakan Butet Kartaredjasa yang merasa dirugikan dalam kaitan intimidasi bisa membuat laporan


Dilarang Bikin Satire Politik dalam Pentas Seni, Butet Kartaredjasa: Selamat Datang Orde Baru

7 jam lalu

Butet Kartaredjasa  dalam pertunjukan seni teater
Dilarang Bikin Satire Politik dalam Pentas Seni, Butet Kartaredjasa: Selamat Datang Orde Baru

Seniman Butet Kartaredjasa menyatakan adanya tekanan berupa permintaan menandatangani surat berisi larangan tidak membuat sindiran bernada politik.


Polisi Diduga Intimidasi Pentas Teater Butet Kartaredjasa dan Agus Noor di Taman Ismail Marzuki

13 jam lalu

Butet Kartaredjasa  dalam pertunjukan seni teater
Polisi Diduga Intimidasi Pentas Teater Butet Kartaredjasa dan Agus Noor di Taman Ismail Marzuki

Seniman Butet Kartaredjasa menandatangani surat pernyataan dari polisi. "Bagi kami itu intimidasi," kata Agus Noor.


67 Tahun Lalu Bung Hatta dan Sukarno Pecah Kongsi, Begini Isi Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres

4 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno (kiri) didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan hormat saat tiba di Jalan Asia Afrika yang menjadi Historical Walk dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Dok. Museum KAA
67 Tahun Lalu Bung Hatta dan Sukarno Pecah Kongsi, Begini Isi Surat Pengunduran Diri sebagai Wapres

Bung Hatta mengundurkan diri sebagai wapres. Ini bunyi surat pengunduran dirinya, 67 tahun lalu, sebagai bukti pecah kongsi dengan Sukarno.


Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

5 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

Sejumlah pihak menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan saat ini mirip rezim Orde Baru.


Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Apa Tanggapan Kaesang?

5 hari lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menggelar Kick of Pemenangan Pemilu 2024 di DPP PSI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Jelang masa kampanye Kaesang memberi arahan kepada caleg PSI menggunakan cara dor to dor hingga pemasangan baliho, dia juga menargetkan partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen suara nasional untuk bisa masuk DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Apa Tanggapan Kaesang?

Kaesang mengaku tak tahu menahu soal definisi Orde Baru. Sebab, dirinya tidak mengalami masa-masa pemerintah Orde Baru.


Tanggapi Megawati soal Orde Baru, Ketum Golkar Airlangga Bilang Sekarang Orde Reformasi

6 hari lalu

Menkoperek Airlangga Hartarto Airlangga Hartarto menunjukan kepada Presiden Joko Widodo anggaran belanja kementerian yang telah masuk secara digital saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Tanggapi Megawati soal Orde Baru, Ketum Golkar Airlangga Bilang Sekarang Orde Reformasi

Megawati mengatakan tidak boleh ada pihak yang berusaha menekan rakyat di tengah situasi politik Pemilu 2024.


Senyum Riang Gembira Jokowi Hadapi Pemilu 2024

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Senyum Riang Gembira Jokowi Hadapi Pemilu 2024

Presiden Jokowi meminta Pemilu 2024 dihadapi dengan penuh senyum dan kegembiraan


Reaksi Santai Jokowi Tanggapi Pidato Berapi-api Megawati

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Reaksi Santai Jokowi Tanggapi Pidato Berapi-api Megawati

Presiden Jokowi menanggapi santai dengan senyuman saat ditanya soal pernyataan Megawati.


Jokowi Enggan Beri Tanggapan soal Pemerintahannya Disebut Mirip Orde Baru

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengikuti kegiatan penanaman pohon di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Cakung, Jakarta Timur, Rabu, 29 November 2023. TEMPO/Ihsan Reliubun
Jokowi Enggan Beri Tanggapan soal Pemerintahannya Disebut Mirip Orde Baru

Presiden Jokowi menolak menanggapi pernyataan Megawati yang menyebut roda pemerintahan sekarang berjalan seperti zaman Orde Baru.