Soal KLB Demokrat, Yasonna: Kami akan Profesional, Sesuai Aturan Undang-undang

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dan Menteri Sosial Juliari Batubara berbincang saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 7 September 2020. Rapat kerja musyawarah tersebut membahas RUU tentang Penanggulangan Bencana. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah akan profesional dan obyektif menilai hasil Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Yasonna mengatakan pemerintah akan menilai berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Yasonna mengatakan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham telah menerima kunjungan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin, 8 Maret 2021. Ia juga sudah menerima laporan dari Dirjen terkait.

Namun, kata Yasonna, Kemenkumham saat ini masih melihat persoalan KLB Deli Serdang sebagai internal Demokrat. Sebab kata dia, hingga saat ini pihak KLB belum menyerahkan satu lembar pun dokumen kepada Kemenkumham.

"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

Yasonna pun mengaku telah menyampaikan pesan kepada pengurus Demokrat agar AHY serta Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak menuding atau menyerang pemerintah tanpa dasar.

Dia mengatakan pemerintah akan obyektif dalam menilai polemik KLB Demokrat. "Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Main insinuasi, itu yang saya minta," ucap Yasonna.

Baca juga: Pengamat LIPI Sebut KLB Demkorat Atraksi Politik yang Tak Lazim






Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

51 menit lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

8 jam lalu

Soal Safari Politik Puan Maharani ke Partai Demokrat, Masinton: Masih Diatur Waktunya

Said Abdullah mengungkapkan bahwa Puan Maharani tetap akan berkunjung ke Partai Demokrat terlepas dari kritikan yang sering dilontarkan.


AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

18 jam lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

18 jam lalu

Partai Demokrat Siapkan Tim Bantuan Hukum bagi Lukas Enembe

Partai Demokrat menyiapkan bantuan hukum untuk kadernya sekaligus Gubernur Papua, Lukas Enembe, yang terjerat kasus korupsi oleh KPK.


Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

19 jam lalu

Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Lukas Enembe dinonaktifkan dari jabatan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.


Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

20 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, AHY Duga Ada Intervensi Elemen Negara

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan dua intervensi oleh elemen negara yang pernah dialami Lukas Enembe.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

21 jam lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

1 hari lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

1 hari lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

1 hari lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.