Presiden Jokowi Disebut Terbuka Terima Temuan TP3 Soal Kasus Laskar FPI

Reporter

Politikus Senior Amien Rais (keempat kanan), Ketua Majelis Syuro Partai Masyumi Abdullah Hehamahua (keempat kiri), Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Muhyiddin Junaidi (ketiga kiri), Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (kedua kiri), Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Marwan Batubara (ketiga kanan) saat menyampaikan sikap dan tuntutan atas perkembangan kehidupan berbangsa di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Desember 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) Enam Laskar FPI, Abdullah Hehamahua menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi berjanji bahwa kasus tewasnya enam Laskar FPI akan ditangani secara transparan. Jokowi, lanjut dia, juga menyatakan terbuka menerima hasil temuan-temuan TP3.

Hal itu disampaikan usai pertemuan TP3 dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari ini. "Presiden berjanji akan menangani kasus ini secara transparan. Presiden juga siap untuk terima temuan dari TP3," ujar Abdullah saat dihubungi, Selasa, 9 Maret 2021.

Menurut Abdullah, TP3 menyampaikan kepada Presiden Jokowi bahwa peristiwa tewasnya enam Laskar FPI di Tol Cikampek KM50 adalah pelanggaran HAM berat dan harus dibawa ke Pengadilan HAM. "Menurut Menkopolhukam, (berdasarkan, red) hasil rekomendasi Komnas HAM, peristiwa KM50 adalah pelanggaran biasa," ujar dia.

Kata Abdullah, pihaknya akan memberikan sejumlah bukti yang mendukung argumen mereka.

Baca: Temui Jokowi, TP3 Minta Kasus Tewasnya Laskar FPI Dibawa ke Pengadilan HAM

Mahfud Md yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan TP3 menyebut, pelanggaran HAM berat harus memenuhi tiga syarat, yakni; dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. "Kalau ada bukti itu, mari bawa, kita adili secara terbuka dengan UU 26/2000. Silakan kami tunggu, kami terbuka," ujar bekas Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

Namun sejauh ini, kata Mahfud, TP3 baru sebatas menyampaikan keyakinan-keyakinan bahwa kasus itu merupakan pelanggaran HAM berat. "TP3 bukannya juga sudah diterima oleh Komnas HAM, diminta mana buktinya secuil saja bahwa ada terstruktur, sistematis dan masif-nya. Ndak ada, tuh. Hanya mengatakan yakin. Nah, kalau yakin saja tidak boleh, karena kita juga punya keyakinan banyak pelakunya ini itu, otaknya itu, dan yang membiayai itu, juga yakin kita, tapi kan tidak ada buktinya," ujar Mahfud.

"Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti, mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana sampaikan sekarang atau sampaikan menyusul kepada presiden," lanjut dia.

Menurut Mahfud, pertemuan TP3 dengan Presiden Jokowi pukul 10.00 tadi berlangsung serius dan singkat, tak sampai 15 menit. TP3 yang dipimpin Abdullah membawa enam anggota lainnya. Di antaranya; Amien Rais, Marwan Batubara, dan Muhyiddin. Sementara Presiden didampingi Mahfud dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Dalam pertemuan itu, kata Mahfud MD, Jokowi menyatakan sudah meminta Komnas HAM bekerja dengan independen dan melaporkan hasil temuan soal kasus tewasnya laskar FPI beserta empat rekomendasi. "Temuan Komnas HAM, kejadian di Tol Cikampek KM50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Komnas HAM sudah menyelidiki, tidak ada (pelanggaran HAM berat, red)," ujar Mahfud.

DEWI NURITA






Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

2 jam lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

4 jam lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

4 jam lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

13 jam lalu

Riza Patria dan Anies Baswedan Dukung Siapa Pun Pj Gubernur DKI Pilihan Jokowi

Riza Patria sebut dia dan Anies Baswedan mendukung Pj Gubernur DKI pilihan Jokowi menggantikan posisinya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

13 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

14 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

16 jam lalu

Tol Serpong - Balaraja Diresmikan, Grup Ciputra Siapkan Hunian Baru Seluas 350 Hektare

Grup Ciputra menyambut beroperasinya Tol Serpong - Balaraja seksi 1A dengan menyiapkan proyek terbarunya, CitraGarden Serpong.


Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

18 jam lalu

Gonjang ganjing Mahfud MD Soroti Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Apa Masalahnya?

Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dana Otsus Papua sejak 2001 yang dikeluarkan pemerintah mencapai angka Rp 1.000 triliun. Apa masalahnya?


Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

18 jam lalu

Jokowi Menunjuk Suharso Monoarfa sebagai Koordinator SDGs 2024, Apa Sasarannya?

Presiden Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa sebagai koordinator pengarah pencapaian SDGs 2024. Apa sasarannya?


Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

1 hari lalu

Target Transaksi Solo Great Sale 2022 Rp 2 Triliun, Ada Lelang Mobil Bekas Jokowi

Solo Great Sale 2022 atau SGS 2022 bakal dibuka mulai Ahad, 25 September 2022. Target transaksi dalam SGS yang semula dipatok senilai Rp 1,3 triliun, dinaikkan jadi Rp 2 triliun