Demokrat: Mereka yang Dipecat Tak Punya Hak Gelar KLB Demokrat

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto: Istimewa.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, mengatakan mereka yang menyelenggarakan KLB Demokrat dipastikan ilegal dan tidak punya legal standing.

Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat, KLB hanya dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau sekurang-kurangnya 2/3 DPD dan 1/2 DPC. Dengan demikian, dua syarat ini dinilai tidak terpenuhi.

"Mereka-mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat, sama sekali tak punya hak untuk membawa-bawa nama Partai Demokrat dan menggunakan atribut Partai Demokrat," ujar Kamhar, Jumat, 5 Maret 2021.

Ia memastikan tidak ada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang mengikuti KLB.

KLB, kata Kamhar, bukan persoalan internal Partai karena tak ada riak-riak dari segenap kader yang memiliki legal standing atau pemilik suara sah.

"KLB terbaca sebagai operasi yang dimotori aktor eksternal yang terafiliasi dengan kekuasaan yang menggunakan tangan para mantan kader dan segelintir kader yang diduga tergiur kekuasaan dan rupiah.

Kamhar mengatakan KLB Demokrat, tak hanya mengancam kedaulatan Partai. "Tetapi jauh dari itu, ini mengancam eksistensi demokrasi yang kita perjuangkan bersama sebagai agenda reformasi," tuturnya.

Baca juga: Panitia Pastikan KLB Demokrat akan Pilih Ketua Umum






Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

5 jam lalu

Temui Pimpinan Politik Australia, AHY Bicara Stabilitas Kawasan Indo-Pasifik

AHY menyampaikan sejumlah isu pokok di berbagai forum tersebut. Di antaranya, menyoroti multilateralisme yang bermasalah.


Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

2 hari lalu

Demokrat Kritik Analogi Jokowi: Keriput dan Rambut Putih Tanda Penuaan

Demokrat menilai ucapan Jokowi bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat adalah yang berambut putih dan memiliki keriput sebagai pembodohan.


Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

3 hari lalu

Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

Partai Demokrat menyebut dana acara Nusantara Bersatu lebih baik disalurkan untuk korban Gempa Cianjur.


Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

9 hari lalu

Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

Hidayat Nur Wahid, menyebut PKS menginginkan koalisi yang paham betul apa saja yang bakal dikerjakan bersama.


Kasus Lukas Enembe, KPK Periksa Petinggi Perusahaan Penyewaan Pesawat Jet Pribadi

9 hari lalu

Kasus Lukas Enembe, KPK Periksa Petinggi Perusahaan Penyewaan Pesawat Jet Pribadi

KPK memeriksa petinggi perusahaan penyewaan pesawat jet pribadi yang kerap digunakan Lukas Enembe.


Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

10 hari lalu

Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

Majelis Syuro PKS menggelar rapat akhir tahun ini untuk menentukan sikap politik Pilpres 2024.


Kasus Polio Ditemukan di Aceh, Prof Tjandra Yoga: Mirip Kasus Papua

10 hari lalu

Kasus Polio Ditemukan di Aceh, Prof Tjandra Yoga: Mirip Kasus Papua

Prof Tjandra Yoga Aditama menilai kasus Polio di Aceh mirip dengan yang terjadi di Papua beberapa tahun lalu.


Kemenkes Ungkap Gejala Awal Polio, dari Demam Hingga Lumpuh Bagian Kaki Kiri

11 hari lalu

Kemenkes Ungkap Gejala Awal Polio, dari Demam Hingga Lumpuh Bagian Kaki Kiri

Gejala awal Polio dimulai dari demam dan flu.


Kata Politikus Demokrat soal Elektabilitas Anies Lebih Tinggi Bila Dipasangkan dengan AHY

11 hari lalu

Kata Politikus Demokrat soal Elektabilitas Anies Lebih Tinggi Bila Dipasangkan dengan AHY

Hasil riset Voxpol menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan selalu mengungguli para calon lain jika ia dipasangkan dengan AHY.


PKS Tak Ingin Kawin Paksa Anies Baswedan dengan Aher

11 hari lalu

PKS Tak Ingin Kawin Paksa Anies Baswedan dengan Aher

PKS menyatakan siap menerima apa pun keputusan soal cawapres Anies Baswedan, meskipun itu bukan kader mereka Ahmad Heryawan.