PKS Minta Jokowi Batalkan Perpres yang Singgung Investasi Miras

Petugas melakukan pemusnahan miras ilegal dan rokok ilegal di halaman Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta, Kamis 19 Desember 2019. Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta melakukan pemusnahan 2,7 juta batang rokok dan 14.719 botol miras ilegal berbagai merk senilai Rp6,4 miliar dengan kerugian negara ditaksir mencapai Rp5,5 miliar. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi membatalkan rencana investasi miras. Rencana ini tertuang dalam Perpres 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Kebijakan ini, kata dia, melukai nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. "Pemerintah seharusnya menjaga nilai-nilai dasar negara dan konstitusi, menghadirkannya dalam kebijakan negara di berbagai sektor, bukan malah menciderainya atas nama pragmatisme ekonomi," kata Jazuli dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Maret 2021.

Semestinya, kata Jazuli, seluruh masyarakat konsisten dengan pengamalan sila-sila Pancasila. Khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

"Terkait sila pertama semua agama melarang minuman keras karena mudorotnya jelas dirasakan. Terkait sila kedua, minuman keras jelas mengancam sendi-sendi kemanusiaan yang beradab dan bermartabat karena merusak kesehatan fisik, mental, akal, dan pikiran generasi bangsa," kata dia.

Anggota Komisi I DPR Dapil Banten ini mengatakan, selama ini miras masuk dalam daftar bidang usaha tertutup, yang artinya terbatas dengan syarat ketat. Dengan ketentuan ini saja pelanggaran penjualan dan peredaran miras terjadi di mana-mana, dan menjadi faktor utama kriminalitas, keonaran sosial, dan gangguan keamanan.

Di samping pertimbangan moral Pancasila dan UUD 1945, Jazuli mengatakan Pemerintah semestinya menimbang ekses miras yang merusak tatanan sosial dan mengancam generasi bangsa. "Persoalan fundamental dan elementer seperti ini seharusnya menjadi perhatian kita bersama," kata Jazuli.

Ia pun mendorong aparat keamanan sebagai penanggung jawab kamtibmas menyajikan data kepada Pemerintah dan kementerian terkait tentang bahaya miras di masyarakat. Termasuk tingginya tingkat kriminalitas dan gangguan kamtibmas yang disebabkan miras.

"Tugas kita bersama untuk menjaga generasi bangsa dari bahaya miras. Tugas kita bersama membantu aparat untuk menjaga kamtibmas. Mungkin Pemerintah khilaf, dan menjadi kewajiban kami di Fraksi PKS untuk mengingatkan agar kebijakan (investasi miras) ini dibatalkan," kata Jazuli.

Baca juga: Perpres Investasi Miras Picu Kontroversi, Bagaimana Pro dan Kontranya?






Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

2 hari lalu

Top Nasional: NasDem Bilang Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas, Surya Paloh Kembali Bertemu Luhut

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto mengatakan piagam deklarasi Koalisi Perubahan sudah tuntas dibahas oleh tim kecil dari ketiga partai


NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

3 hari lalu

NasDem Sebut Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan Sudah Tuntas: Tinggal Cari Momentum

NasDem menyatakan deklarasi pembentukan Koalisi Perubahan tinggal menunggu momentum.


Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

3 hari lalu

Sambangi NasDem, PKS: Pemanasan Sebelum Deklarasi Koalisi Perubahan

Petinggi PKS mengunjungi Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh hari ini. Bicarakan soal Koalisi Perubahan dan deklarasi dukungan capres 2024.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

3 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

3 hari lalu

Presiden PKS Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh di Kantor NasDem Hari Ini

Petinggi PKS akan menyambangi Kantor NasDem bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Jakarta Pusat, sore ini pukul 15.00 WIB


Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

4 hari lalu

Anies Baswedan Sambangi Partai Demokrat, AHY: 3 Partai Solid

AHY mengatakan persamuhan bersama Anies Baswedan dan tim berjalan baik serta menunjukkan bahwa Koalisi Perubahan solid.


Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

4 hari lalu

Anies Baswedan dan TIm Kecil Koalisi Perubahan Bertemu di DPP Partai Demokrat, Tegaskan Mereka Solid

Pertemuan tim kecil Koalisi Perubahan plus Anies Baswedan di kantor DPP Partai Demokrat menepis rumor bahwa mereka retak.


Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

4 hari lalu

Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, NasDem dan PKS Turut Hadir

Anies Baswedan menyambangi Ketua Umum Partai Demokrat AHY hari ini. Hadir pula perwakilan NasDem dan PKS.


SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing Ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

4 hari lalu

SMRC Prediksi Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan Bersaing Ketat di Putaran Kedua Pilpres 2024

SMRC menilai Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan akan masuk ke putaran kedua jika Pilpres 2024 digelar dengan lebih dari dua pasangan.