5 Fakta Dugaan Korupsi Nurdin Abdullah Menurut Bambang Widjojanto

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. KPK menetapkan 3 tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam kasus dugaan suap proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Sehari setelah setelah melakukan pelantikan bupati dan wali kota di 11 daerah di Sulwesi Selatan, Gubernur Nurdin Abdullah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Pimpinan KPK periode 2012-2015, Bambang Widjojanto mengapresiasi penyelidik dan penyidik seior KPK yang melakukan upaya pemberantasan korupsi.

“Ada lima fakta korupsi yang selalu saja tanpa jeda berulang dalam kasus dugaan korupsi Nurdin Abdullah, sekaligus menegaskan pola kejahatan korupsi,” kata BW, begitu Bambang Widjojanto akrab disapa.

Ia  kemudian menjelaskan, “Kesatu, ada mega proyek Makassar New Port (MNP) yang nilainya mencapai Rp 2.8 triliun yang diduga sebagai pintu masuk kejahatan korupsi. Kedua, pihak yang diamankan dalam OTT selalu  ‘hampir sama’, yaitu  orang yang sebagiannya terdiri dari kontraktor dan ASN yang menjadi pejabat struktural Pemprov,” katanya.

Menurut Bambang, pihak kontraktor itu selalu punya relasi yang bersifat 'istimewa' dengan Kepala daerah. Misalnya saja, AS yang juga dicokok KPK, ternyata, diduga pemilik PT Agung Perdana Bulukumba yang sudah menjadi langganan Nurdin Abdullah di beberapa tender proyek dalam belasan tahun terakhir sejak Nurdin jadi Bupati Bantaeng. 

Baca: Nurdin Abdullah Gubernur Berprestasi yang Jadi Tersangka Korupsi

“Ada korporasi yang diduga terafiliasi PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur, milik dari pihak yang diduga menjadi bagian dari Tim Sukses Nurdin di Pilkada,” katanya.

Kemudian BW mengatakan terkait, sumber daya alam (SDA) selalu menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi melalui “transaksi” perizinan. Fakta ini menegaskan bukan penyederhanaan yang perlu dapat fokus perhatian tapi “jual beli” kewenangan yang harus diawasi dan terus diberantas. “Pada konteks ini, Quo Vadis UU Omnibus Law!” kata dia, menegaskan.

“Keempat, rekam jejak digital korporasi  tersebut  sudah punya masalah tapi punya indikasi terus 'dipelihara'. Misalnya, korporasi terlibat dalam perkara di KPPU. PT Agung Perdana Bulukumba menjadi pemenang dalam paket lelang yang menjadi objek baik dalam Perkara No. 16/KPPU-I/2018 maupun Perkara No. 17/KPPU-I/2018,” ujarnya.

Fakta terakhir, menurut Bambang Widjojanto, pelaku kejahatan korupsi, atau sebagiannya, selalu saja menjadi bagian dari partai berkuasa. Nurdin Abdullah, maju Pilkada Sulawesi Selatan 2018 yang diusung PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.






Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

12 jam lalu

Indeks Presepsi Korupsi Anjlok, Jokowi Janji Bakal Evaluasi

KPK telah bersurat kepada Presiden Jokowi untuk merekomendasikan memperkuat pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.


Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

15 jam lalu

Ukraina Geledah Rumah Miliarder Terpandang dalam Penumpasan Korupsi

Penggeledahan juga dilakukan di rumah mantan menteri dalam negeri yang juga dituduh terlibat kasus korupsi.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

1 hari lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

1 hari lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

1 hari lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

1 hari lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

2 hari lalu

Jakpro Bentuk Tim untuk Selidiki Kasus Penggelembungan Bayar Pajak Tanah di Senopati

Jakpro akan mengecek mulai dari penentuan notaris, proses pengadaan notaris, proses penentuan skup notarisnya hingga proses di divisi keuangan.


Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

2 hari lalu

Kasus Korupsi BTS Kominfo, Kejagung Periksa Dirjen Anggaran Kemenkeu Sebagai Saksi

Dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G, Kejagung kali ini memeriksa Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.


Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

3 hari lalu

Terkini Metro: Perintah Kapolri Usut Ulang Kasus Kematian Mahasiswa UI, Dirkrimsus Soal Dugaan Korupsi Jakpro

Pemberitaan terkini kanal Metro Tempo.co hari ini diwarnai isu perintah Kapolri usut ulang kasus kematian mahasiswa UI hingga dugaan korupsi Jakpro.


Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

3 hari lalu

Dirkrimsus Polda Metro Belum Tau Soal Dugaan Korupsi Pembayaran Pajak Tanah Jakpro

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kombes Auliyansyah Lubis, mengaku belum mengetahui dugaan korupsi di Jakpro.