Nurdin Abdullah Peraih Tokoh Anti Korupsi Bung Hatta Award yang Ditangkap KPK

Reporter

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Jumat malam, 26 Februari 2021

OTT tersebut terkait suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa perizinan serta pembangunan insfratuktur di lingkungan Pemprov Sulawesi Selatan senilai Rp 2 Miliar dari direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai imbalan atas izin proyek pekerjaan infrastruktur, Pada 26 Februari.

"Uang tersebut diterima melalui ER (Edy Rahmat)," kata Firli Bahuri di kantornya  Jakarta Selatan, ahad, 28 Februari 2021.

Nama Nurdin Abdullah sebelumnya pernah meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) di tahun 2017 dikarenakan beliau tercatat sebagai pejabat pemerintahan yang bersih dari prakek korupsi.

Penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) atau lebih dikenal dengan Bung Hatta Award adalah ajang penganugerahan penghargaan bagi insan Indonesia yang dikenal oleh lingkungan terdekatnya sebagai pribadi-pribadi yang bersih dari praktik korupsi, tidak pernah menyalahgunakan kekuasaan atau jabatannya, menyuap atau menerima suap, dan berperan aktif memberikan inspirasi atau mempengaruhi masyarakat atau lingkungannya dalam pemberantasan korupsi.

Prof. Dr. Ir. H.M Nurdin Abdullah, M.Agr. adalah Gubernur pertama di Indonesia yang bergelar profesor, setelah menyelesaikan studi S1 di Fakultas Pertanian dan Kehutanan di Universitas Hasanuddin pada tahun 1986 dan menyelesaikan studi S2 Master of Agriculture di Universitas Kyushu Jepang pada tahun 1991. Di Universitas yang sama, ia pun menyelesaikan studi S3 Doktor of Agriculture (1994).

Selain itu sederet prestasi lain yang pernah ia proleh diantaranya ialah:

  1. Penerima penganugerahan sebagai Tokoh Perhutanan Sosial di tahun 2019 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  2. Penerima penganugerahan Paramakarya 2019 sebagai prestasi di bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
  3. Penerima penghargaan Anugerah Gatra 2019 Inovasi Pembangunan untuk Indonesia Maju dan masih banya lagi.

Sejalan dengan itu seperti yang dikutip dari situs resmi wikipedia.org bahwa sebelum Nurdin Abdullah berkecimpung di dunia politik, ia dikenal sebagai seorang akademisi, dan pernah menempati beberapa jabatan struktural di universitas maupun di perusahaan swasta. Ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanuddin dan menjadi Dewan Penyantun Politeknik Negeri Makassar.

Sederet perestasi tersebut membuat nama Nurdin harum dan dikenal di kalangan masyarakat khusunya warga Sulsel, namun kini tidak sedikit masyarakat merasa terkejut dan kecewa setelah dirinya dinyatakan terjerat kasus korupsi oleh KPK.

Seperti yang di ungkapan oleh Pemilik akun twitter @BungHattaAward ia mengatakan bahwa dirinya begitu terkejut dan turut perihatin tentang berita yang menimpa Nurdin Abdullah. “Kini kami menunggu konferensi pers KPK mengenai hasil pemeriksaan 1x24 jamnya. Terima kasih atas perhatian kawan2 semua”  ujar pemilik akun twitter tersebut.

SABAR ALIANSYAH PANJAITAN






4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

10 menit lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

7 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

7 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

12 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

15 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

16 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

18 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Jeblok, Mahfud Md: Kerisauan Kami, Tapi...

Menkopolhukam Mahfud Md menanggapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun lagi dari 38 menjadi 34. Merasa risau, tapi...


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

20 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

1 hari lalu

Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Partai Demokrat: Kami Tak Terkejut

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan tidak terkejut dengan melorotnya nilai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.