Bambang Widjojanto Sebut Dugaan Korupsi di Sulsel Terorganisir dan Sudah Lama

Bambang Widjojanto berbicara saat menghadiri peluncuran buku Nusantara Berkisah 2: Orang-orang Sakti karya S. Dian Andryanto di Gedung Tempo, Jakarta, 14 Desember 2019. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto mengapresiasi tim penyelidik dan penyidik KPK atas penangkapan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan sejumlah orang pada Jumat malam, 26 Februari 2021. Bambang menilai tim KPK masih bertaji melakukan penangkapan di tengah pelemahan tehadap lembaga antirasuah itu.

"Penyelidik dan penyidik senior dan timnya di KPK masih bertaji untuk kepentingan kemaslahatan kendati harus terus menerus ditimpa tekanan karena 'digerogoti, diganggu dan diguncang' kesabaran dan kesadarannya," kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu, 27 Februari 2021.

Bambang pun berharap penyidikan KPK mau dan mampu mengungkap dugaan korupsi di Sulawesi Selatan. Ia mengatakan kepala daerah di Sulsel diduga tak hanya menerima suap sebesar Rp 1 miliar yang telah diamankan KPK. Menurut Bambang, dugaan rasuah di sama kemungkinan sudah berlangsung lama dan terorganisir.

"Korupsi adalah kejahatan terorganisir yang terjadi dalam rentang waktu yang sudah lama. Jika benar ada korupsi di Sulsel dan diduga melibatkan gubernurnya, semoga penyidikan KPK mau dan mampu mengungkap itu semua," kata Bambang.

Baca: Mantan Pansus Angket DPRD: Nurdin Abdullah dan Agung Sudah Lama Kerja Sama

Bambang membeberkan sejumlah dugaannya terkait dugaan korupsi di Sulawesi Selatan yang berujung pada penangkapan Nurdin Abdullah ini. Pertama, kata Bambang, ialah adanya megaproyek Makassar New Port (MNP) yang nilainya mencapai Rp 2,8 triliun yang dia duga menjadi pintu masuk kejahatan korupsi.

Kedua, Bambang menyebut pihak yang ditangkap dalam penangkapan itu selalu hampir sama. Yakni pihak kontraktor dan Aparatur Sipil Negara yang menjadi pejabat struktural pemerintah provinsi.

Bambang pun menyebut kontraktor yang turut dicokok KPK adalah AS, yang diduga pemilik PT Agung Perdana Bulukumba. Ia menyebut perusahaan ini sudah menjadi langganan Nurdin Abdullah di beberapa tender proyek dalam belasan tahun terakhir sejak Nurdin jadi Bupati Bantaeng.

"Ada pihak kontraktor itu selalu punya relasi yang bersifat 'istimewa' dengan kepala daerah," kata Bambang.

Bambang juga mengatakan ada korporasi yang diduga terafiliasi dengan PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur, milik dari pihak yang diduga menjadi bagian dari Tim Sukses Nurdin di Pilkada Sulawesi Selatan 2018.

Ketiga, Bambang melanjutkan, sumber daya alam selalu menjadi sasaran empuk untuk dikorupsi melalui transaksi perizinan. Menurut dia, hal ini menegaskan bahwa jual beli kewenangan ini harus diawasi dan diberantas.

Keempat, Bambang menyebut bahwa PT Agung Perdana Bulukumba diduga memiliki rekam jejak bermasalah, tetapi ditengarai terus dipelihara. Ia menyebut perusahaan ini menjadi pemenang dalam paket lelang yang menjadi obyek perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Kelima, Bambang menyinggung kaitan latar belakang Nurdin Abdullah yang sebelumnya diusung partai berkuasa. Nurdin sebelumnya maju Pilkada Sulawesi Selatan 2018 dengan diusung oleh PDI Perjuangan, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Menurut Bambang, yang mengenaskan, Nurdin Abdullah berkali-kali mendapatkan penghargaan antikorupsi, mulai dari Bung Hatta Anti-Corruption Award, Penghargaan Tempo, 10 Kepala Daerah Teladan, hingga Good Governance Award 2020. Bambang pun mempertanyakan apakah para pemberi penghargaan berani mencabut penghargaan tersebut. "Kita akan lihat, apakah pemberi penghargaan, punya keberanian moral untuk mencabut seluruh gelar kehormatan itu," ucapnya.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

1 hari lalu

Tolak Kenaikan Biaya Haji, Fadli Zon: Ada Potensi Korupsi, Perlu Audit Khusus

Anggota DPR RI Fadli Zon menolak usulan kenaikan biaya haji. Menurutnya ada potensi korupsi di sana sehingga perlu audit khusus.


Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

3 hari lalu

Eks Pimpinan KPK Sebut Anies Baswedan Sengaja Dihambat Melalui Formula E

Bambang Widjojanto mengatakan Anies Baswedan juga diserang melalui jalur lain.


Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

3 hari lalu

Penangkapan Izil Azhar, KPK Sebut Berkat Bantuan Masyarakat dan Polda Aceh

Karyoto menceritakan peristiwa penangkapan buronan Izil Azhar yang dilakukan pada Selasa 24 Januari 2023.


Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

3 hari lalu

Karyawan jadi Tersangka Kasus Korupsi BTS Kominfo, Ini Kata Huawei Indonesia

Huawei Indonesia buka suara setelah salah satu karyawannya ditetapkan sebagai tersangka di kasus dugaan korupsi BTS Kominfo. Berikut penjelasannya.


Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

4 hari lalu

Sejumlah Pejabat Ukraina Mundur Massal, Ini Penyebabnya

Ukraina memiliki sejarah korupsi endemik, termasuk di kalangan elit politik, tetapi upaya untuk membasmi korupsi telah dibayangi invasi Rusia


KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

4 hari lalu

KPK Temukan Celah Korupsi pada Program Penurunan Stunting di Daerah

KPK menyebut masih terdapat celah terjadinya tindak pidana korupsi dalam program penurunan stunting di daerah.


Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

4 hari lalu

Parlemen Ukraina Susun RUU Transparansi Pertahanan Usai Muncul Dugaan korupsi

Ketua komite parlemen untuk urusan anti-korupsi berharap RUU itu akan mewajibkan harga dibayarkan pertahanan diunggah ke website


Korupsi PLTU Cirebon 2, Rakyat Peduli Lingkungan Kembali Surati KPK

4 hari lalu

Korupsi PLTU Cirebon 2, Rakyat Peduli Lingkungan Kembali Surati KPK

Rakyat Peduli Lingkungan atau Rapel mengingatkan kasus dugaan korupsi PLTU Cirebon 2 yang menyeret eks Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisasatra.


Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

4 hari lalu

Krisis Politik, Bulgaria Umumkan Pemilihan Kelima dalam Dua Tahun

Bulgaria telah diguncang ketidakstabilan politik sejak protes antikorupsi pada 2020.


3 Poin Penting Sidang Konsumen Meikarta, dari Alamat Tak Jelas hingga Error in Persona

4 hari lalu

3 Poin Penting Sidang Konsumen Meikarta, dari Alamat Tak Jelas hingga Error in Persona

Sebanyak 18 konsumen Meikarta resmi digugat secara perdata oleh PT MSU selaku pengembang Meikarta. Simak 3 poin penting dalam sidang kemarin itu.