Nurdin Abdullah Terseret Kasus Korupsi, Tsamara PSI: Sangat Mengecewakan

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. Kedua tersangka lain dalam kasus ini adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto atau sebagai kontraktor, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengaku kecewa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang terjerat kasus korupsi. 

"Kejadian ini sangat mengecewakan, seolah politik berprestasi dan bersih sangat sulit di negeri ini. Tidak ada pilihan, KPK harus mengusut tuntas kasus ini. Saya dan PSI bersama KPK," ujar Tsamara saat dihubungi Tempo, Ahad, 28 Februari 2021.

Penetapan tersangka Nurdin juga menyeret PSI dalam perbincangan di Twitter. Beberapa netizen melampirkan cuitan Tsamara yang mendukung Nurdin.

"Ini cagub kita di Sulsel. Pak Nurdin Abdullah. Tokoh anti korupsi. Nggak sabar lihat Sulsel dibikin keren sama Pak Nurdin. Terima kasih Pak sudah beri semangat ke bro & sis @psi_id. Salam solidaritas!"  tulis akun @TsamaraDKI, 9 Januari 2018.

Dalam cuitan tersebut juga disematkan video ucapan dari Nurdin Abdullah untuk PSI yang kala itu mendukung pencalonannya sebagai Gubernur Sulsel.

Tsamara mengatakan cuitan lama itu merupakan hasil telaah PSI ketika Nurdin masih memimpin Bantaeng. 

"Mentransformasi Bantaeng yang tertinggal menjadi ikon Sulsel. Beliau kelola anggaran dengan transparan dan akuntabel sampai beliau mendapatkan Bung Hatta Award yang bukan penghargaan ecek-ecek. Panelnya orang-orang berintegritas semua," ujar Tsamara.

Bahkan, kata Tsamara, dia dan Ketua Umum PSI Grace Natalie juga pernah berkunjung ke Bantaeng menyaksikan layanan publik yang baik di daerah yang dulu dipimpin Nurdin itu.

"Jadi wajar saja kalau ketika itu kami terkesan dengan sosok beliau. Dapat penghargaan antikorupsi dan memang berprestasi. Karena prestasi baik itu, PSI ikut mendukung beliau (Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel)," tuturnya.

KPK telah menetapkan Nurdin; Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat; dan kontraktor sekaligus Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka. Nurdin dan Edy sebagai tersangka penerima suap. Sementara Agung, tersangka pemberi suap.

KPK menyatakan Agung memberikan uang Rp 2 miliar ke Nurdin Abdullah melalui Edy sebagai fee proyek. Duit itu diberikan pada 26 Februari 2021. Selain itu, KPK juga menduga Nurdin menerima uang dari kontraktor lain dengan nilai total mencapai Rp 3,4 miliar.

Nurdin Abdullah mengaku tidak tahu apa-apa terkait kasus suap yang menjeratnya. Dia menuding anak buahnya yakni, Edy Rahmat, yang melakukan transaksi. "Ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah," kata Nurdin saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021.

Baca juga: Alasan PSI Dukung Nurdin Abdullah di Pilkada Sulsel






KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

7 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

9 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

20 jam lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

1 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

1 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.