Nurdin Abdullah Terseret Kasus Korupsi, Tsamara PSI: Sangat Mengecewakan

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah tampak mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Ahad dini hari, 28 Februari 2021. Kedua tersangka lain dalam kasus ini adalah Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto atau sebagai kontraktor, dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengaku kecewa Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang terjerat kasus korupsi. 

"Kejadian ini sangat mengecewakan, seolah politik berprestasi dan bersih sangat sulit di negeri ini. Tidak ada pilihan, KPK harus mengusut tuntas kasus ini. Saya dan PSI bersama KPK," ujar Tsamara saat dihubungi Tempo, Ahad, 28 Februari 2021.

Penetapan tersangka Nurdin juga menyeret PSI dalam perbincangan di Twitter. Beberapa netizen melampirkan cuitan Tsamara yang mendukung Nurdin.

"Ini cagub kita di Sulsel. Pak Nurdin Abdullah. Tokoh anti korupsi. Nggak sabar lihat Sulsel dibikin keren sama Pak Nurdin. Terima kasih Pak sudah beri semangat ke bro & sis @psi_id. Salam solidaritas!"  tulis akun @TsamaraDKI, 9 Januari 2018.

Dalam cuitan tersebut juga disematkan video ucapan dari Nurdin Abdullah untuk PSI yang kala itu mendukung pencalonannya sebagai Gubernur Sulsel.

Tsamara mengatakan cuitan lama itu merupakan hasil telaah PSI ketika Nurdin masih memimpin Bantaeng. 

"Mentransformasi Bantaeng yang tertinggal menjadi ikon Sulsel. Beliau kelola anggaran dengan transparan dan akuntabel sampai beliau mendapatkan Bung Hatta Award yang bukan penghargaan ecek-ecek. Panelnya orang-orang berintegritas semua," ujar Tsamara.

Bahkan, kata Tsamara, dia dan Ketua Umum PSI Grace Natalie juga pernah berkunjung ke Bantaeng menyaksikan layanan publik yang baik di daerah yang dulu dipimpin Nurdin itu.

"Jadi wajar saja kalau ketika itu kami terkesan dengan sosok beliau. Dapat penghargaan antikorupsi dan memang berprestasi. Karena prestasi baik itu, PSI ikut mendukung beliau (Nurdin Abdullah di Pilgub Sulsel)," tuturnya.

KPK telah menetapkan Nurdin; Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulawesi Selatan, Edy Rahmat; dan kontraktor sekaligus Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto sebagai tersangka. Nurdin dan Edy sebagai tersangka penerima suap. Sementara Agung, tersangka pemberi suap.

KPK menyatakan Agung memberikan uang Rp 2 miliar ke Nurdin Abdullah melalui Edy sebagai fee proyek. Duit itu diberikan pada 26 Februari 2021. Selain itu, KPK juga menduga Nurdin menerima uang dari kontraktor lain dengan nilai total mencapai Rp 3,4 miliar.

Nurdin Abdullah mengaku tidak tahu apa-apa terkait kasus suap yang menjeratnya. Dia menuding anak buahnya yakni, Edy Rahmat, yang melakukan transaksi. "Ternyata si Edy itu melakukan transaksi tanpa sepengetahuan saya. Sama sekali tidak tahu. Demi Allah, demi Allah," kata Nurdin saat digiring ke mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Ahad, 28 Februari 2021.

Baca juga: Alasan PSI Dukung Nurdin Abdullah di Pilkada Sulsel






Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

16 menit lalu

Lukas Enembe Dipastikan Tak Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Roy mengatakan Lukas Enembe sudah beberapa kali mengalami serangan stroke. Menurut dia, Lukas seharusnya sudah menjalani perawatan di Singapura.


KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

46 menit lalu

KPK Bakal Periksa 3 Saksi dari Swasta di Kasus Korupsi Bupati Pemalang

KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang dari swasta dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo.


Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

1 jam lalu

Kasus Dugaan Suap Lukas Enembe, KPK Panggil 2 Saksi

Dua saksi di Kasus Lukas Enembe ialah karyawan swasta Tamara Anggany dan pegawai negeri sipil (PNS) bernama Wiyanti Hakim


Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

1 jam lalu

Jokowi Minta Lukas Enembe Hormati Panggilan KPK

Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Kepala negara meminta semua pihak, termasuk Lukas, untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.


Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

1 jam lalu

Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menko Polhukan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan tersangka korupsi


Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

3 jam lalu

Hakim Agung Terjerat OTT KPK, Pengamat: Ketua MA Jangan Kasih Wejangan Saja

Ahli Pidana Azmi Syahputra meminta Mahkamah Agung melakukan reformasi usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati terjerat Operasi Tangkap Tangan KPK.


ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

3 jam lalu

ICW Desak KPK Layangkan Ultimatum Jemput Paksa ke Lukas Enembe

ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan ultimatum penjemputan paksa ke Gubernur Papua Lukas Enembe.


KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

4 jam lalu

KPK akan Dalami Dugaan TPPU Lukas Enembe di Kasino

KPK akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe di kasino.


Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

4 jam lalu

Keinginan Lukas Enembe untuk Berobat ke Singapura, KPK Bakal Mempertimbangkan Setelah Ada Pemeriksaan Medis

KPK mengharapkan Lukas Enembe dapat memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan dalam dugaan gratifikasi


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

4 jam lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran