Kemendagri Batasi Tamu Pelantikan Kepala Daerah Hanya 25 Orang

Reporter

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik pada Rakor Arah Kebijakan Pemerintah Daerah 2020 yang berlangsung di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur Sulbar. ANTARA/ Humas Pemprov Sulba

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan pelantikan kepala daerah seperti bupati dan wakil bupati terpilih secara tatap muka maupun secara virtual pada 26 Februari 2021, agar dilaksanakan terbatas dengan dihadiri tamu 25 orang.

"Sebanyak 25 orang yang hadir dalam pelantikan tersebut, diantaranya orang yang melantik, saksi-saksi beserta rohaniawan dan yang akan dilantik," katanya saat rapat virtual dengan Pemprov Gorontalo, Kamis 25 Februari 2021.

Sedangkan untuk istri bupati yang akan dilantik menjadi Ketua TP-PKK, dapat dilantik di ruangan yang berbeda. Sementara untuk seluruh pendukung, forkopimda, keluarga pasangan calon kepala daerah terpilih diminta berada di kabupaten masing-masing dan memantau secara daring.

“Kami cuma ingin menegaskan apa yang pak menteri sampaikan, kiranya capaian baik yang sudah kita lakukan bersama selama pilkada sehingga tidak menimbulkan klaster pilkada. Kami berharap pelantikan juga tidak menimbulkan klaster pelantikan. Kita tidak mau lagi di-bully oleh masyarakat karena euforia pelantikan yang tidak bisa kita tangani,” ujarnya.

Baca: Dilantik Jadi Wali Kota Solo Hari Ini, Gibran Akan Langsung Blusukan ke Pasar

Ia menjelaskan, Mendagri membuka ruang bagi pemerintah provinsi yang bisa melaksanakan kegiatan pelantikan secara luring tetapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Bagi pemda yang ingin melaksanakan pelantikan dengan cara daring juga dipersilahkan.

“Kami ingin memberikan contoh, memberikan pelajaran kepada masyarakat bagaiamana caranya tetap beraktifitas tetapi dengan protokol kesehatan yang baik, karena pelantikan kepala daerah adalah prosesi yang menjadi perhatian semua orang, baik pendukung yang menang ataupun yang kalah. Silahkan dilakukan secara tatap muka atau luring, silahkan juga dilakukan secara daring, tetapi kami katakan sekali lagi tidak boleh lebih dari 25 orang di dalam ruangan,” ucapnya.






Perlunya Disiplin Protokol Kesehatan saat Subvarian Kraken Merebak

1 hari lalu

Perlunya Disiplin Protokol Kesehatan saat Subvarian Kraken Merebak

WHO menilai risiko terbaru tentang Omicron XBB.1.5 atau Kraken sebagai subvarian yang sangat menular sehingga protokol kesehatan perlu dijaga.


Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

3 hari lalu

Pesan Sandiaga Uno ke Bos di Daerah: Kasih Tahu Saya Ya Kalau Ada Obyek Wisata yang Masih Tersembunyi

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno minta gubernur, wali kota, dan bupati memberitahu jika ada obyek wisata yang masih tersembunyi.


Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

5 hari lalu

Kraken Masuk Indonesia, Tetap Patuhi Protokol Kesehatan dan Vaksinasi Booster

Pakar mengatakan apapun varian COVID-19, termasuk XBB.1.5 atau Kraken, protokol kesehatan belum berubah dan vaksin masih bermanfaat.


Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

6 hari lalu

Tanggapi Kemendagri, KPK: Kami Lakukan Pencegahan Dahulu Sebelum Menindak

Johanis mengatakan KPK sudah melakukan pencegahan korupsi meski tanpa permintaan dari lembaga lain.


Sinyal Kebangkitan Pariwisata Usai Karpet Merah untuk Turis Cina Dibentangkan

6 hari lalu

Sinyal Kebangkitan Pariwisata Usai Karpet Merah untuk Turis Cina Dibentangkan

Kedatangan dua ratusan turis Cina di Bali menumbuhkan optimisme industri pariwisata segera pulih setelah mati suri selama dua tahun belakangan ini.


Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

6 hari lalu

Kemendagri Minta Kepala Daerah Lindungi Pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Teguh Setyabudi mewakili Menteri Dalam Neheri Tito Karnavian, menjadi keynote speaker dalam acara Early Year Strategic Meeting (EYSM) 2023 BPJS Ketenagakerjaan, di Hyatt Sanur Hotel Denpasar, Bali, Jumat, 20 Januari 2023.


Jokowi: Tidak Ada Kewajiban Isolasi Bagi Turis Cina, Paling Penting Protokol Kesehatan

12 hari lalu

Jokowi: Tidak Ada Kewajiban Isolasi Bagi Turis Cina, Paling Penting Protokol Kesehatan

Jokowi mengatakan otoritas di Cina telah memeriksa warganya yang hendak melancong ke luar negeri.


Kepala BIN Sebut 2023 Tahun Gelap, Minta Seluruh Kepala Daerah Berhati-hati

12 hari lalu

Kepala BIN Sebut 2023 Tahun Gelap, Minta Seluruh Kepala Daerah Berhati-hati

Kepala BIN, Jenderal (Purn) Budi Gunawan menyebut pihaknya telah mendapat data dari intelijen dunia yang menyebut 2023 bakal menjadi tahun yang "gelap".


Kepala Daerah Diminta Sering Cek Harga Komoditas di Pasar

13 hari lalu

Kepala Daerah Diminta Sering Cek Harga Komoditas di Pasar

Presiden meyakini kepala daerah telah memahami langkah yang perlu dilakukan saat menemukan adanya kenaikan sejumlah barang.


Mahfud Md: Belajar dari Orde Baru, Otoritarianisme Tumbuh Saat Bangun Stabilitas Politik

15 hari lalu

Mahfud Md: Belajar dari Orde Baru, Otoritarianisme Tumbuh Saat Bangun Stabilitas Politik

Mahfud Md meminta kepala daerah belajar dari pengalaman Orde Baru yang membangun stabilitas politik tapi tumbuh otoritarianisme dan KKN.