Pimpinan Baleg DPR Minta Pemerintah Sempurnakan RUU Perampasan Aset

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. DPR RI melakukan penutupan atau lockdown terhadap Gedung Nusantara I DPR RI setelah 18 anggota Dewan terpapar virus corona. Penutupan tersebut dilaksanakan mulai Senin, 12 Oktober hingga 8 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Petugas melakukan penyemprotan cairan disinfektan di ruang rapat Badan Legislasi DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2020. DPR RI melakukan penutupan atau lockdown terhadap Gedung Nusantara I DPR RI setelah 18 anggota Dewan terpapar virus corona. Penutupan tersebut dilaksanakan mulai Senin, 12 Oktober hingga 8 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Willy Aditya, menyarankan agar pemerintah menyempurnakan naskah akademik dan naskah rancangan terbaru dari RUU Perampasan Aset Pidana lalu diajukan ke DPR.

    "RUU Perampasan Aset telah masuk 'longlist' Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2019-2024. Naskah akademik dan draf terbaru tinggal disempurnakan oleh Pemerintah dengan memasukkan situasi terbaru," kata Willy, Selasa, 23 Februari 2021.

    Menurut dia, kalau Surat Presiden Jokowi terkait RUU Perampasan Aset disampaikan kepada DPR, maka diyakininya tidak ada hal lain yang akan menghambat.

    Ia menjelaskan saat ini Prolegnas Prioritas 2021 masih belum disahkan pimpinan DPR. Dengan demikian, tinggal pemerintah dan DPR mengadakan rapat kerja untuk beberapa perubahan daftar prolegnas prioritas termasuk memasukkan RUU Perampasan Aset. "Saya kira tidak akan ada yang sulit dengan kondisi soliditas pemerintah dan DPR saat ini," ujarnya.

    Ia menilai RUU itu kalau disahkan menjadi undang-undang akan menjadi alternatif terobosan menekan angka kejahatan dengan tujuan memperkaya diri, kerabat, dan institusi. Menurut dia, Indonesia membutuhkan RUU ini untuk dapat menarik kembali hasil-hasil kejahatan agar rasa keadilan di publik juga terwujud.

    Politikus Partai NasDem ini menilai apabila RUU itu secara formal diundangkan, maka bisa menjadi jawaban rasional bagi masyarakat atas kegeraman terhadap kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Menurut Willy, perampasan harta hasil pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengonstruksi hukuman mati. Namun RUU Perampasan Aset memerlukan perangkat pokok untuk memperkuat implementasi.

    Baca juga: Menakar Hukuman Mati bagi Koruptor dalam UU Pemberantasan Korupsi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.