Politikus Nasdem Dukung RUU Perampasan Aset Segera Dibahas DPR

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Sosialisasi RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana di kantor Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, 15 Oktober 2015. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

    Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM mengadakan Sosialisasi RUU Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana di kantor Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, 15 Oktober 2015. TEMPO/Rezki Alvionitasari.

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR RI Willy Aditya menilai jika Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Pidana (RUU Perampasan Aset) disahkan menjadi UU, maka akan menjadi alternatif terobosan menekan angka kejahatan dengan tujuan memperkaya diri, kerabat dan institusi.

    "Negara membutuhkan RUU ini untuk dapat menarik kembali hasil-hasil kejahatan agar rasa keadilan di publik juga terwujud," kata Willy di Jakarta, Senin, 22 Februari 2021.

    Dia menilai apabila RUU tersebut secara formal diundangkan, maka bisa menjadi jawaban rasional bagi masyarakat atas kegeraman terhadap kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

    Menurut dia, perampasan harta hasil pidana jauh lebih penting dan berkeadilan ketimbang mengkonstruksi hukuman mati, namun RUU tersebut memerlukan perangkat pokok untuk memperkuat implementasi.

    Baca: Kepala PPATK Dorong Penetapan RUU Perampasan Aset

    "Perlu ditekankan bahwa RUU Perampasan Aset Pidana ini memerlukan perangkat pokok, pertama, definisi dan batasan aset apa yang bisa dikenakan RUU ini; kedua cara negara menegakkan aturan perampasan aset," ujarnya.

    Willy menilai sangat penting untuk segera melakukan pembahasan RUU tersebut secara formal karena pada dasarnya Indonesia sebenarnya sudah mengenal perampasan aset pidana sebagai pidana tambahan di berbagai UU terkait tindak pidana keuangan yang ada.

    Politikus Partai NasDem itu menjelaskan, peraturan hukum di Indonesia khususnya terkait Hukum Acara Pidana memiliki keterbatasan memberi arah bagi penegak hukum untuk dapat menyelidiki harta yang diperoleh dari hasil kejahatan.

    Willy menilai banyak putusan atas tindak kejahatan yang dilakukan untuk memperkaya diri, pada akhirnya tidak dapat menyentuh motif kejahatannya itu sendiri.

    "Terlebih lagi dalam kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, hal ini justru tidak berkeadilan karena harta, uang, atau aset negara tetap tidak dapat kembali walaupun pelakunya sudah diputus bersalah," ujar Willy.

    Karena itu dia mendukung RUU Perampasan Aset Pidana penting untuk dimajukan dan segera dibahas DPR serta diundangkan untuk mengatasi berbagai persoalan tindak kejahatan yang merugikan keuangan negara.

    Willy yakin fraksi-fraksi di DPR akan mendukung RUU Perampasan Aset segera dibahas, agar perampasan aset pidana tetap dapat dilakukan terhadap harta hasil kejahatan tanpa kendala aturan formal yang masih sangat terbatas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.