Kapolsek Astanaanyar Pakai Narkoba, Kapolri Perintahkan Tes Urin Seluruh Anggota

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) memberikan salam usai memberi keterangan kepada wartawan saat berkunjung ke Mabes TNI AD, di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021. Pertemuan tersebut membahas program kerjasama untuk lebih mengeratkan sinergitas TNI-Polri. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) memberikan salam usai memberi keterangan kepada wartawan saat berkunjung ke Mabes TNI AD, di Jakarta, Selasa, 2 Februari 2021. Pertemuan tersebut membahas program kerjasama untuk lebih mengeratkan sinergitas TNI-Polri. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menggelar tes urin untuk anggota kepolisian. Instruksi ini keluar setelah Kapolsek Astanaanyar Komisaris Yuni Purwanti Kusuma Dewi bersama 11 orang anggotanya yang ditangkap karena diduga terlibat narkoba. 

    Perintah tersebut tertuang dalam surat telegram bernomor ST/831/II/HUK.7.1./2021 tertanggal 19 Februari 2021 dan ditandatangani oleh Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. 

    "Dalam rangka mencegah tidak terulang kembali kejadian penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota maka diperintahkan ulang kembali kepada para Kapolda untuk melakukan langkah-langkah berikut," ujar Sambo saat dihubungi pada Jumat, 19 Februari 2021.

    Selain tes urin, ada 10 instruksi lain, yaitu menggelar razia kepada para anggota; deteksi dini dengan melakukan penyelidikan dan pemetaan anggota yang terindikasi penyalahgunaan; penguatan giat terhadap dampak negatif dan bahaya narkotika. 

    ADVERTISEMENT

    Lalu, memberikan pembinaan secara berjenjang terhadap anggota yang terindikasi sebagai korban; memperkuat dan memperketat kedisplinan internal; memperkuat aspek pengawasan internal serta melakukan pembinaan. 

    Kemudian, Kapolri meminta meningkatkan koordinasi antar fungsi reserse narkoba; memberikan reward terhadap anggota yang berhasil mengungkap jaringan narkoba dan punishment terhadap anggota yang terlibat; tidak memberikan toleransi kepada anggota yang terlibat dengan cara diberikan tindakan tegas berupa pemecatan dan pemidanaan; dan melaksanakan percepatan penerbitan surat PDTH (pemberhentian dengan tidak hormat) terhadap anggota yang sudah diputus. 

    Baca juga: Polda Jabar Tahan Kapolsek Astanaanyar yang Diduga Konsumsi Narkoba


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.