Beredar Kabar Terawan Calon Dubes Spanyol, Kemenlu: Kami Belum Bisa Konfirmasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 November 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Baru-baru ini beredar kabar bahwa mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bakal menjadi calon Duta Besar (Dubes) RI untuk Spanyol. Selain Terawan, adapula nama politikus PDIP Zuhairi Misrawi sebagai calon Dubes RI di Riyadh, Arab Saudi.

    Kementerian Luar Negeri menyatakan belum bisa mengonfirmasi nama-nama calon Dubes yang beredar.

    "Dalam praktek dan adab diplomasi, nama-nama calon Dubes tidak dibuka ke publik. Setidaknya sampai proses permintaan persetujuan dari negara yang dituju atas calon Dubes diperoleh," ujar Jubir Kemlu, Teuku Faizasyah lewat pesan singkat, Jumat, 19 Februari 2021.

    Selain Terawan, ada nama Ketua Kadin, Rosan Perkasa Roeslani untuk mengisi pos KBRI Washington DC. Posisi itu sebelumnya dijabat Muhammad Lutfi yang kini menjadi Menteri Perdagangan. Lutfi ditarik pulang meski baru kurang lebih tiga bulan menjadi Duta Besar Amerika Serikat.

    Selain itu, adapula nama Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (Dirjen HPI) Kemlu RI, Damos Dumoli Agusman untuk Duta Besar RI di Wina, Austria.

    Sampai saat ini, Tempo masih berupaya mengonfirmasi nama-nama tersebut kepada yang bersangkutan. Adapun DPR RI saat ini masih dalam masa reses, sehingga jika ada surat pemerintah yang masuk terkait pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) para calon dubes sejumlah negara sahabat, baru akan diproses di masa sidang mendatang.

    Baca juga: Iran Masukkan Dubes Amerika di Irak ke Daftar Hitam

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.