Ditunjuk Jadi Mendag, Muhammad Lutfi Baru 3 Bulan sebagai Dubes RI di Amerika

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Muhammad Lutfi. TEMPO/Subekti

    Mantan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal, Muhammad Lutfi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Baru kurang lebih tiga bulan menjadi Duta Besar Amerika Serikat, Muhammad Lutfi ditarik pulang. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Lutfi menjadi Menteri Perdagangan menggantikan Agus Suparmanto.

    "Bapak Muhammad Lutfi, beliau sebelumnya pernah di Kepala BKPM, Menteri Perdagangan, Dubes RI untuk Jepang dan terakhir Dubes RI untuk As dan sekarang akan kita berikan tugas memimpin Kementerian Perdagangan," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa, 22 Desember 2020.

    Memulai karir sebagai pengusaha hingga didapuk menjadi Ketua Nasional HIPMI periode 2001-2004, Lutfi menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pada 2005. Dia dipercaya menduduki posisi pejabat setingkat menteri, yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indonesia.

    Setelah mengabdi di BKPM selama lima tahun, pada Agustus 2010, ia ditunjuk oleh Presiden SBY sebagai Duta Besar untuk Jepang dan Federasi Mikronesia. Karir Lutfi makin gemilang. Pada 12 Februari 2014, Presiden SBY mengangkatnya sebagai Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II, menggantikan Gita Wiryawan.

    Lutfi menjabat sebagai Mendag hingga berakhirnya masa pemerintahan SBY-Boediono pada 20 Oktober 2014. Pada pemilihan Presiden 2019, ia bergabung bersama Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf.

    Kemudian pada 14 September 2020 lalu, Lutfi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat. Baru kurang lebih tiga bulan bertugas sebagai dubes, ia ditarik pulang menjadi Menteri Perdagangan.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.