TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan menyatakan turut membiayai uji klinis Vaksin Nusantara. Vaksin Covid-19 ini dikembangkan oleh eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersama tim peneliti dari Laboratorium RSUP Kariadi Semarang, Jawa Tengah. Riset juga menggandeng Aivita Biomedical Corporation dari Amerika Serikat dan Universitas Diponegoro.
"Jawabannya iya, kami membiayai fase I," ujar Kepala Badan Litbangkes Kemenkes, Slamet, dalam acara diskusi daring, Jumat, 19 Februari 2021.
Namun, Slamet tak merinci besaran dana yang dikucurkan Kemenkes untuk penelitian Vaksin Nusantara. Slamet hanya menegaskan bahwa bantuan dana itu diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menekan penyebaran virus corona.
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito mengatakan sejauh ini pihaknya masih mengevaluasi data-data dari hasil uji klinis fase I yang diberikan oleh tim uji klinis Vaksin Nusantara beberapa hari lalu.
"Masih dievaluasi oleh Tim Direktur Registrasi untuk kehati-hatian aspek keamanan dan khasiatnya," kata Penny.
Baca: BPOM Sebut Masih Terlalu Dini Mengklaim Khasiat dan Keamanan Vaksin Nusantara
Subdirektorat Penilaian Uji Klinik dan Pemasukan Khusus BPOM, Siti Asfijah Abdoella mengatakan, vaksin tersebut dapat berlanjut pada uji klinis fase II apabila kriteria fase I sudah terpenuhi terutama terkait keamanan, khasiat dan mutu produk farmasi.
Kemenkes juga mengevaluasi dan ikut memantau hasil uji klinis Vaksin Nusantara, namun belum bisa memastikan apakah Vaksin Nusantara akan digunakan di Indonesia karena perlu rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI). Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan tujuh merek vaksin yang digunakan di Indonesia, yakni vaksin produksi Bio Farma, Astra Zeneca, Sinopharm, Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc and BioNtech, dan Sinovac Biotech.
DEWI NURITA
