Soal Revisi UU ITE, Kominfo: Kami Dukung Arahan Bapak Presiden

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan poster berisi tuntutan saat menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Kegiatan tersebut sebagai bentuk desakan agar Polda Metro Jaya segera mencabut status tersangka Dandhy Dwi Laksono terkait kasus pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menunjukkan poster berisi tuntutan saat menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Kegiatan tersebut sebagai bentuk desakan agar Polda Metro Jaya segera mencabut status tersangka Dandhy Dwi Laksono terkait kasus pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan kesiapannya untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini sekaligus merupakan tanggapan atas ucapan Presiden Joko Widodo, yang mengingatkan bahwa UU tersebut kerap disalahgunakan.

    "Jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka, kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden," kata juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi, saat dihubungi Tempo, Kamis, 18 Februari 2021.

    Presiden Jokowi sebelumnya mengatakan Undang-undang ITE kerap menimbulkan rasa ketidakadilan. Bahkan Jokowi mewanti-wanti Kepolisian agar berhati-hati menerjemahkan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir.

    Dedy mengatakan Kominfo sepakat bahwa seharusnya penerimaan laporan harus lebih selektif. Karena itu, ia mengatakan Kominfo juga mendukung adanya penerjemahaan secara detail pasal-pasal di UU tersebut.

    "Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan K/L terkait dalam membuat pedoman intepretasi resmi terhadap Undang-undang ITE agar lebih jelas dalam penafsiran," kata Dedy.

    Ia mengatakan sebenarnya, semangat Undang-undang ITE adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, pemerintah berpedoman bahwa dalam pelaksanaan UU ITE tidak boleh justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

    Baca juga: Kapolri Sebut Pasal Karet UU ITE Sering Dipakai untuk Kriminalisasi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?